UN DIHAPUS: MASHLAHAT DAN MADLARATNYA

7 months ago
632

Headline “UN Dihapus” menjadi trending topic yang muncul pada bulan Desember 2019 kemarin di dunia pendidikan Indonesia. Pasalnya Mendikbud telah mengeluarkan empat program kebijakan pendidikan “Merdeka Belajar” yang kembali membuat sebagian besar masyarakat Indonesia menyorotinya. Empat program “Merdeka Belajar” tersebut adalah perubahan kebijakan pada Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN), Ujian Nasional (UN), Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), dan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Zonasi.

Kebijakan USBN yang semula standar kelulusannya digeneralkan secara nasional, maka dengan keluarnya kebijakan baru kewenangannya diserahkan kepada sekolah masing-masing. Lalu, Ujian Nasional digantikan dengan Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter berlaku mulai 2021. Sebenarnya UN tidak dihapus –sebagaimana headline pada tulisan ini— hanya saja diberi judul demikian agar orang banyak yang tertarik untuk membacanya. Hal ini pun disampaikan oleh Mas Nadiem Makarim pada rapat dengar pendapat dengan Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat sebagai klarifikasi atas headline-headline di media online yang berterbangan. Ia mengatakan, “UN tidak dihapus, kata dihapus hanya headline di media online biar banyak yang klik.” (Jakarta, 12/12/2019; Tempo.co). Kemudian, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) disederhanakan komponen yang wajib ada menjadi tiga komponen inti, yakni tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan asesmen. Dalam hal ini guru diberikan kebebasan dalam memilih, membuat, menggunakan, dan mengembangkan format RPPnya. Dan terakhir, naiknya kuota jalur prestasi pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menjadi 0-30%. Serta pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk menentukkan proporsi final dan menetapkan wilayah zonasi agar tercapai pemerataan akses dan kualitas pendidikan.

Salah satu program yang lebih banyak mengundang pro-kontra di kalangan pejabat maupun masyarakat biasa adalah program digantikannya Ujian Nasional (UN) menjadi Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter. Beberapa tanggapan kontra yang diungkapkan dari kalangan terdidik seperti: Mantan Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla, ia merasa bahwa menghapus UN bukanlah langkah tepat. Karena menurutnya UN tetap menjadi bagian penting dari sebuah proses pembelajaran dan ia khawatir nantinya akan tercipta generasi yang lembek. Ada juga tanggapan dari Buya Syafi’i –Mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah— yang meminta kepada Mendikbud Nadiem Makarim untuk dikaji kembali secara mendalam atas keputusannya, agar tidak memutuskan secara serampangan dan tergesa-gesa. Menurutnya adanya UN itu untuk menjaga mutu belajar siswa, dan jika dihapuskan ia khawatir akan membuat para siswa tidak sungguh-sungguh lagi dalam belajar. “Dimana-mana Ujian Nasional itu ada. Untuk menjaga mutu,” Ungkapnya pada saat menghadiri pengukuhan Ketum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir di Sportorium UMY (Universitas Muhammadiyah Yogyakarta) Kamis, 13 Desember 2019 (Tempo.co).

Sedangkan tanggapan pro datang lebih banyak dari tanggapan kontra. Hal ini bisa dilihat di berita-berita media online ataupun cetak. Seperti berita di Tempo.co yang berjudul “Sultan Hamengku Buwono X Dukung Nadiem Hapus Ujian Nasional,” “Jajak Pendapat Tempo.co: Warganet Setuju Ujian Nasional Dihapus,” “PKS Dukung Nadiem Hapus Ujian Nasional dengan Catatan Keras,” dan sebagainya. Bahkan menteri dari Negara tetangga pun (Malaysia) ikut bersuara atas kebijakan Kemendikbud, yakni Dr. Mazlee bin Malik –Menteri Pendidikan Malaysia— ia mengatakan bahwa “Saya kira itu merupakan suatu tindakan yang wajar dan bijak, yang dilakukan oleh Menteri Pendidikan Indonesia. Dan ini bukan suatu hal yang baru di negara-negara maju yakni telah lama dilaksanakan.” Ada ungkapan yang mesti digaris bawahi yaitu “bukan suatu hal yang baru di negara-negara maju,” ini berarti ada peluang bagi Indonesia untuk menjadi salah satu dari negara maju, jika Indonesia perlahan memperbaiki sistem Pendidikannya.

Memang sudah menjadi hal yang wajar jika ada perubahan yang mengundang penolakan. Namun, tidak ada salahnya untuk mencoba jika perubahan ini menuju kepada kebaikan. Dan terlebih kebijakan ini pun telah dilakukan oleh negara-negara maju lainnya, setidaknya Indonesia bisa mengambil pelajaran dari negara-negara yang lebih dulu melakukan kebijakan tersebut.

Diskusi aktif pun tak luput dari pembahasan tentang UN yang dapat dilihat oleh seluruh warga Negara Indonesia melalui acara televisi Mata Najwa dengan topik utamanya, “Menguji Ujian Nasional”. Diskusi yang dihadiri oleh 6 orang ahli dan 5 orang yang berkepentingan sebagai perwakilan dari rakyat Indonesia. Mereka adalah Totok Suprayitno sebagai Pit. Dirjen Dikdasmen Kemendikbud, Syaiful Huda sebagai Ketua Komisi X DPR RI Fraksi PKB, Retno Listyarti  sebagai Komisioner KPAI, Sophia Latjuba sebagai Tokoh Publik Peduli Pendidikan, Sudewo sebagai Anggota Komisi X DPR RI Fraksi Gerindra, Anindito Aditomo sebagai Peneliti Pusat Studi Pendidikan dan Kebijakan, Sugiyono dan Lydia Ridiani sebagai perwakilan dari orang tua siswa, dan tiga orang pelajar masing-masingnya mewakili dari Madrasah, SMA, dan SMK. Alur dari diskusi tersebut sangat menarik. Terlihat bagaimana silih pandang silih sanggah terhadap kebijakan Kemendikbud ini (menghapus UN). Berawal dari pandangan yang dipaparkan oleh Bu Retno bahwa jika kembali kepada konsep belajar Ki Hajar Dewantara, maka UN tidak termasuk konsep tersebut. Karena konsep belajar Ki Hajar Dewantara adalah melatih siswa berfikir dan bernalar, bukan menghafal atau sekedar menjawab soal. Lalu ia menceritakan kisah beberapa siswa yang menjadi bukti ketidakadilan dari UN, yaitu siswa dinyatakan tidak lulus walaupun hanya 1 Mapel yang di UN-kan yang ia tidak lulus, padahal 3 Mapel lainnya ia lulus. Maka ini suatu ketidakadilan dalam menilai peserta didik. Hanya karena tidak mampu dalam satu Mapel, ia bisa dicap bodoh karena tidak lulus. Lalu, keluhan lainnya keluar dari Pak Sugiyono sebagai perwakilan dari orang tua siswa yang mengeluhkan bahwa UN membutuhkan biaya yang mahal, yaitu dengan adanya bimbel (Bimbingan Belajar) yang harganya tidaklah murah. Karena jika tidak mengikuti Bimbel, anaknya akan merasa tidak pede dalam mengikuti UN nantinya. Dalam artian merasa tidak cukup bekal untuk mengikuti Ujian Nasional. Sehingga menjadi suatu kemestian bagi orang tua untuk memfasilitasi anaknya mengikuti Bimbel.

Sedangkan pandangan lain yang dipaparkan oleh Pak Anindito sebagai seorang peneliti, menurutnya ada ketidaksinkronan antara tujuan dengan instrumen yang dilakukan. Bagaimana bisa satu instrumen yaitu Ujian Nasional difungsikan untuk mencapai dua tujuan yang berbeda, yakni untuk mengukur kompetensi siswa dan untuk pemetaan standar nasional. Maka, perlu diluruskan terlebih dahulu tujuan dan fungsi dari UN itu sendiri apa. Lalu, alasan yang mendasari Pak Sudewo menolak kebijakan Kemendikbud bahwa bentuk ujian yang diberikan itu diserahkan kepada sekolah masing-masing berikut penilaiannya, adalah khawatir jika subjektifitas guru tercampuri dalam menilai siswanya masing-masing jika tidak diberikan standar ujian yang sama antara satu sekolah dengan sekolah lainnya. Dalam arti lain, ada rasa ketidakpercayaannya terhadap guru dan sekolah dalam menilai siswa. Dan lebih dari itu, ia seolah-olah membatasi kemampuan siswa dan menutup adanya bakat lain yang ada di diri para siswa di luar dari pelajaran yang diujikan.

Padahal hasil akhir dari proses belajar adalah melahirkan manusia yang berbakat dan berkarakter. Sedangkan bakat itu tidak terbatasi oleh 4 Mapel saja, bahkan bakat itu tidak bisa diukur dari segi teori melainkan dari segi praktikum akan lebih mengasah bakat seorang siswa. Hingga diakhir sesi Mata Najwa, sang Moderator ulung Najwa Shihab mempersilakan kepada tiga orang siswa tersebut untuk menyampaikan bentuk ujian yang diinginkan pada tahun 2021 nanti saat Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter mulai dilaksanakan. Maka siswi sebagai perwakilan dari SMA menyampaikan bahwa ia ingin ujian itu berbentuk praktik, misal minat dan bakat siswa tersebut menari, maka ujiannya dengan menari, atau bermain peran (drama), maka ujiannya dengan menampilkan drama, dan sebagainya. Lalu, dari siswa sebagai perwakilan dari pelajar Madrasah, ia pun satu suara dengan siswi sebelumnya, karena menurutnya dari ujian teori siswa dapat mengetahui mana yang benar dan mana yang salah. Sedangkan kalau dari praktik siswa akan menemui kemungkinan-kemungkinan, proses-proses lain yang tidak didapatkan pada teori. Dan terakhir, keinginan yang diungkapkan oleh siswa perwakilan dari SMK adalah ia menginginkan bentuk ujian itu lebih kepada siswa harus menghasilkan suatu karya, apapun itu.

Dengan demikian, melihat dari mashlahat dan madlarat tentang digantikannya UN menjadi Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter cenderung lebih berpeluang menuju kepada kemashlahatan dalam sistem pendidikan Indonesia. Karena kini tantangan zaman dan kondisi yang sudah berbeda. Maka, menuntut perubahan sistem agar melahirkan generasi yang sesuai dengan tantangan zaman, yakni menjadi manusia yang berbakat dan berkarakter. Wal-‘Llahu a’lam bish-Shawab

Penulis : Ghina Saniawati Ahmad (staf pengajar Pesantren Persatuan Islam 27 Situaksan Bandung)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *