Bismillah, Ustadz mohon maaf mengganggu waktunya. Ustadz izin bertanya. Bagaimana hukum menggarap sawah hasil dari gadai? Apakah yang punya sawah boleh menggarap sawah yang digadaikan dengan kesepakatan kedua belah pihak? Apakah yang meminjamkan uang boleh menggarap sawah hasil dari gadai tersebut?
0812-2385-xxxx
Gadai itu akadnya pinjam-meminjam, sebab yang menggadaikan kelak harus membayar pinjamannya dan menarik kembali barang yang digadaikannya. Jika di samping kewajiban membayar pinjamannya juga ada manfaat tambahan yang ditarik oleh pegadaian/penerima gadai dari yang menggadaikan, maka itu riba (kelebihan yang haram), sebagaimana ditegaskan dalam hadits Nabi saw yang masyhur:
كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً فَهُوَ رِبًا
Setiap pinjaman yang menarik manfaat (kelebihan) maka itu adalah riba (Hadits hasan riwayat al-Harits ibn Abi Usamah yang dikuatkan oleh riwayat al-Baihaqi dan al-Bukhari. Bulughul-Maram kitab al-buyu’ bab ar-riba no. 881-883).
Di samping itu Nabi saw juga menegaskan bahwa barang gadaian itu statusnya tetap milik yang menggadaikan. Segala keuntungan dan kerugian dari barang tersebut sepenuhnya tanggung jawab pemiliknya. Jika pegadaian/penerima gadai hendak menggunakannya maka harus dengan membayar biaya penggunaan/sewa barang tersebut.
لاَ يَغْلَقُ الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِي رَهَنَهُ، لَهُ غُنْمُهُ وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ
Gadai tidak menghalangi kepemilikan yang menggadaikan atas barang yang digadaikannya. Keuntungannya baginya (yang menggadaikan) dan kerugian juga tanggung jawabnya (yang menggadaikan) (Riwayat as-Syafi’i, ad-Daraquthni dan al-Hakim. Bulughul-Maram no. 879).
اَلرَّهْنُ يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَلَبَنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَعَلَى الَّذِي يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ النَّفَقَةُ
Binatang yang digadaikan boleh ditunggangi jika dibayar nafaqahnya, dan susu dari hewan yang digadaikan boleh diminum jika dibayar nafaqahnya. Dan bagi orang yang menunggangi dan memimumnya wajib membayar nafaqahnya (Shahih al-Bukhari kitab al-buyu’ bab ar-rahn markubun wa mahlubun no. 2512).
Maka dari itu dalam kasus yang menggadaikan tidak bisa melunasi pinjamannya, tidak berlaku otomatis barang gadai itu berpindah hak milik kepada pegadaian/penerima gadai. Harus dijual terlebih dahulu dengan kesepakatan pemiliknya. Jika hasil penjualan ada lebihnya dari pinjaman, maka harus dikembalikan kepada pemilik asalnya. Jika hasil penjualan justru kurang untuk menutupi pinjaman, maka pemiliknya masih harus membayar sisa utang/pinjamannya.
Yang berlaku umum dalam pegadaian hari ini, pihak penerima gadai seringkali memakai barang yang digadaikan. Ini jelas termasuk riba karena peminjam jadinya membayar pinjaman plus jasa pemakaian barangnya yang digadaikan. Apalagi jika kemudian kendaraan yang digadaikan itu direntalkan, lalu uang hasil rentalnya menjadi milik penerima gadai. Ini lebih jelas lagi haramnya karena merupakan riba yang berlipat-lipat. Padahal jelas kendaraan itu milik yang menggadaikan. Semestinya keuntungan dari kendaraan tersebut menjadi hak milik yang menggadaikan. Hal yang sama berlaku pada gadai sawah, yang jika peminjam tidak kunjung mampu membayar pinjamannya, maka sawah itu ditanami oleh pihak penerima gadai dan hasilnya dinikmati oleh penerima gadai, bahkan sampai waktu yang tidak ditentukan. Gadai emas juga termasuk pada gadai yang mengandung unsur haramnya, ketika ternyata emas itu diinvestasikan oleh penerima gadai dan keuntungannya menjadi hak penerima gadai. Padahal nyatanya emas itu milik yang menggadaikan, semestinya segala keuntungan dari emas tersebut menjadi hak milik yang menggadaikan.
Termasuk tentunya pemberlakuan kelebihan dalam pembayaran pinjaman dari pihak peminjam/pemberi gadai kepada pihak penerima gadai di luar biaya administrasi/ujrah. Ini jelas termasuk riba juga, meskipun barang yang digadaikan tidak digunakan atau dimanfaatkan oleh penerima gadai.
Jadi hukum menggarap sawah gadai oleh penerima gadai yang anda tanyakan hukumnya mubah/boleh jika penerima gadai itu memberikan nafaqah kepada pemiliknya (yang menggadaikan). Nafaqah itu harus saling ridla, bukan dengan keterpaksaan dari pegadai/peminjam uang yang berada di bawah tekanan pemberi pinjaman/penerima gadai. Nafaqah tersebut bentuknya bisa dengan mengurangi secara otomatis beban utang dari pegadai/pemilik sawah.
Akan tetapi jika sawah tersebut digarap oleh penerima gadai, lalu hasilnya juga menjadi milik penerima gadai, bukan untuk pegadai/pemilik lahan, maka ini adalah riba yang diharamkan.
Termasuk jika akadnya bagi hasil, maka bagian keuntungan yang diterima oleh penerima gadai harus secara otomatis memotong beban utang dari pegadai/pemilik lahan, sebab status lahan sawah tersebut adalah milik pegadai/peminjam. Jangan sampai ada keuntungan lebih yang ditarik dari peminjam karena status hukumnya jadi riba. Meski modelnya ada kesepakatan dari kedua belah pihak hukumnya tetap haram. Kesepakatan manusia tidak boleh melanggar hukum Allah swt. Meski disepakati oleh kedua belah pihak, jika faktanya haram, maka kesepakatan tersebut gugur.
