Arogansi SKB Tiga Menteri - Majalah Islam Digital Tafaqquh

Arogansi SKB Tiga Menteri

3 months ago
713

Terselubung dalam slogan “moderasi beragama”, SKB (Surat Keputusan Bersama) Tiga Menteri (Mendikbud, Menag, dan Mendagri)tentang penggunaan seragam mengandung muatan sekulerisasi (pemisahan agama dalam kehidupan bermasyarakat). Bukannya memberikan kepastian hukum dalam penggunaan seragam, isi dari keputusan tersebut terkesan kontradiktif, membuyarkan, dan memaksakan. Alih-alih memberikan edukasi, SKB Tiga Menteri ini malah menunjukkan arogansi.

Hampir 40 tahun yang lalu, ketika Daoed Joesoef menjabat sebagai MenteriPendidikan dan Kebudayaan kala itu (1978-1983), jilbab pernah dilarang berdasarkan SK No. 052 Tahun 1982 yang dikeluarkan oleh Prof. Darji Darmodihardjo, SH., sebagai Dirjen Pendidikan dan Menengah (Dikdasmen). Meskipun setelah diteliti lebih lanjut mengenai isinya, tidak diketemukan secara tersurat pelarangan untuk berjilbab, justru yang ditemukan adalah diktum sebagai berikut

Jamise Syar'i

Bagi sekolah-sekolah (SD, SMP, SMA) yang berhubung pertimbangan agama dan adat istiadat setempat menghendaki macam dan bentuk, berbeda, terutama untuk jenis pakaian seragam putri, maka dapat mengenakan pakaian seragam khas untuk seluruh siswa dalam satu sekolah.

Perbedaan itu terletak pada

  1. Tutup kepala khas,
  2. Ukuran panjang lengan blus,
  3. Ukuran panjang rok (Surat Keputusan Dirjen PDM, Departemen P dan K No. 052/C/Kep/D/1982 Pasal 5 poin (4)

Diktum di atas tidak memengaruhi sama sekali apa yang kemudian terjadi di lapangan, yaitu pelarangan jilbab di sekolah-sekolah. Menurut historia.id, alih-alih membuat tertib, surat keputusan itu seolah-olah menjadi alat pihak sekolah untuk merepresi para siswi berjilbab. Korban pun berjatuhan. Bahkan lebih massif, seperti terjadi di SMAN 3 Bandung pada pertengahan 1982: delapan siswi diancam untuk mengeluarkan diri dari seolah karena menolak membuka jilbab. Begitu juga di SMAN 68 Jakarta. Seorang siswi bernama Siti Ratu Nasiratun Nisa dikeluarkan karena berjilbab. Kejadian serupa terjadi pula di  Tangerang, Bekasi, Semarang, Surabaya, Kendari dan kota-kota lainnya di Indonesia.

Hal tersebut bertahan selama hampir satu dasawarsa sampai pada 16 Februari 1991keluar Keputusan No. 100/C/Kep/D-1991, di antara isinya memperbolehkan siswi-(maha)siswi untuk mengenakan pakaian sesuai dengan keyakinan yang dianutnya. Kebijakan pertama dan kebijakan kedua sarat akan kecenderungan politik yang terjadi pada masa Orde Baru. Kebijakan pertama didasari atas pembatasan ekses-ekses poltik Islam yang dianggap dapat mengancam kekuasaan pada saat itu. Tanpa terkecuali dengan maraknya penggunaan jilbab sebagai simbol keislaman seorang muslimah dalam mematuhi syari’at Islam.

Sedangkan kebijakan kedua dilatarikarena Soeharto hendak mengambil kembali suara umat Islam. Hal tersebut menghasilkan sejumlah konsesi pada akhir 1980-an dan awal 1990-an. Seperti disebut M.C. Ricklefs, di antaranya, perempuan diperbolehkan memakai jilbab dan pendidikan agama Islam diperkuat di sekolah-sekolah negeri. Peradilan Islam di Indonesia memiliki kekuatan yang meningkat, dan hukuman berat dijatuhkan kepada para jurnalis dan orang-orang lain yang dituduh telah menghina Islam secara publik (Sejarah Indonesia Modern 1200-2004, 2007: 633).

Ditandatanganinya SKB Tiga Menteri tentangpenggunaan pakaian seragam dan atribut bagipeserta didik,pendidik, dan tenaga kependidikandi lingkungan sekolah yang diselenggarakan pemerintah daerahpada jenjang pendidikan dasar dan menengahmemutar kembali “lagu lama” dalam “kaset baru”. Alih-alih memberikan kebebasan, malah justru membuat polemik baru.

Ketua Umum MUI, KH Miftachul Akhyar, dan Sekjen MUI, Amirsyah Tambunan, pada Kamis 11 Februari 2021. Dalam taushiyahnya tersebut MUI mengapresiasi sebagian kebijakan Pemerintah, tetapi juga memprotes kebijakan lainnya yang memicu konflik di tengah-tengah masyarakat. Kebijakan yang diapresiasi oleh MUI adalah:

Pertama, SKB ini memastikan hak peserta didik menggunakan seragam dengan kekhasan agama sesuai keyakinannya dan tidak boleh dilarang oleh pemerintah daerah dan sekolah.

Kedua, SKB ini melarang pemerintah daerah dan sekolah memaksakan seragam kekhasan agama tertentu pada penganut agama yang berbeda.

Akan tetapi MUI juga memprotes kebijakan yang dikeluarkan SKB Tiga Menteri ini karena berdampak pada pembangkangan siswi muslimah dari menggunakan pakaian jilbab sebagaimana dituntunkan syari’at. Meski demikian, MUI tidak perlu mengetengahkan dalil-dalil syari’at kepada tiga Menteri, cukup dengan menggunakan landasan hukum Negara yakni UUD 1945. Berikut pernyataan MUI:

Kedua, ketentuan yang mengandung implikasi “pemerintah daerah dan sekolah tidak boleh mewajibkan, memerintahkan, mensyaratkan, dan mengimbau penggunaan seragam dengan kekhasan agama tertentu”, harus dibatasi pada pihak (peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan) yang berbeda agama, sehingga tidak terjadi pemaksaan kekhasan agama tertentu pada pemeluk agama yang lain.

Ketiga, bila pewajiban, perintah, persyaratan, atau imbauan itu diberlakukan terhadap peserta didik yang seagama, Pemerintah tidak perlu melarang. Sekolah dapat saja memandang hal itu bagian dari proses pendidikan agama dan pembiasaan akhlaq mulia terhadap peserta didik.

Hal itu seharusnya diserahkan kepada sekolah, bermusyawarah dengan para pemangku kepentingan (stakeholders), termasuk komite sekolah, untuk mewajibkan atau tidak, mengimbau atau tidak. Pemerintah tidak perlu campur tangan pada aspek ini.

MUI menjelaskan lebih lanjut bahwa Pemerintah hendaknya membuat kebijakan yang memberikan kelonggaran kepada sekolah yang diselenggarakan Pemerintah Daerah untuk membuat pengaturan yang positif yang arahnya menganjurkan, membolehkan, dan mendidik para peserta didik untuk taat menjalankan ajaran agama sesuai keyakinannya, termasuk dalam berpakaian seragam kekhasan agama. Hal ini sejalan dengan Pasal 29 UUD 1945 ayat; (1) Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa; serta ayat (2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya.

Majelis Ulama Indonesia juga menegaskan bahwa pendidikan tidak hanya mentransfer ilmu pengetahuan (transfer of knowledge), tetapi juga penanaman nilai-nilai (transfer of values) dan pengamalan ilmu serta keteladan (uswah). Oleh karena itu, sekolah yang memerintahkan atau mengimbau peserta didik, dan tenaga kependidikan agar menggunakan seragam dan atribut yang menutup aurat, termasuk berjilbab, merupakan bagian dari proses pendidikan untuk mengamalkan ilmu dan memberikan keteladanan.

Selanjutnya terkait ancaman dari Pemerintah akan memberikan sanksi berupa penghentian semua bantuan dari Pemerintah untuk sekolah yang melanggar SKB Tiga Menteri ini, MUI sangat menyayangkannya karena tidak sejalan dan bertentangan dengan ketentuan dalam UUD 1945 Pasal 31 ayat (1) “Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.” dan ayat (2) “Setiap warga Negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan Pemerintah wajib membiayainya” (mui.or.id).

Terakhir, MUI mengingatkan bahwa Pemerintah semestinya fokus mempersatukan semua elemen bangsa untuk menghadapi wabah Covid-19, bukan malah memecah belah kesatuan bangsa melalui SKB Tiga Menteri ini, sebab nyata sekali SKB Tiga Menteri ini mengekang kebebasan sekolah-sekolah untuk menerapkan pendidikan sesuai agama dan keyakinan sebagaimana dijamin dalam UUD 1945 Pasal 29 Ayat 2 (Syarief, “Menggugat SKB Tiga Menteri” dalam Bulletin at-Taubah17/02/2021).

Tiga hari setelah kritik MUI tersebut dilayangkan demi menuntut revisi SKB Tiga Menteri, menurut Jumeri, Dirjen PAUD Dikdasmen Kemendikbud, belum ada koordinasi antarmenteri untuk menanggapi kritik terhadap SKB Tiga Menteri yang disampaikan sejumlah pihak. Dia menyebutkan, tidak ada pembahasan lebih lanjut atas SKB ini. “Yang diminta kan tiga menteri, kita tunggu,” ujar Jumeri saat dikonfirmasi Republika.co.id, ahad (14/2).

Mas-mas Menteri (Tito Karnavian, Yaqut Cholil Qoumas, dan Nadiem Makarim) terlihat sangat “gerecep” (cepat tanggap) -untuk tidak mengatakan reaktif- dalam menerbitkan SKB ini setelah ramai diperbincangkan mengenai siswi non-muslim di SMKN 2 Padang yang katanya “diwajibkan” berjilbab. Di mana kejadian tersebut sudah terkonfirmasi merupakan keteledoran pihak sekolah, melalui guru BK (Bimbingan Konseling) yang memanggil siswi bersangkutan karena enggan memakai jilbab (karena nonmuslim).Pihak sekolah, melalui kepala sekolah, lalu meminta maaf akhir Januari lalu.

Pihak sekolah kemudian buka suara dan menyatakan tak ada paksaan bagi siswi nonmuslim untuk berjilbab ke sekolah. Pihak Disdik Sumbar menyebut tak pernah ada intimidasi ataupun paksaan bagi siswi nonmuslim untuk memakai jilbab. Selain itu, tata tertib SMKN 2 Padang juga tak menyebut secara detail siswi nonmuslim harus berjilbab. Namun Mas Menteri kepalang “geram”, dengan nada yang cukup sentimentil mengatakan

“Saya meminta pemerintah daerah sesuai dengan mekanisme yang berlaku, segera memberikan sanksi yang tegas atas pelanggaran disiplin bagi seluruh pihak yang terbukti terlibat, termasuk kemungkinan menerapkan pembebasan jabatan, agar permasalahan ini menjadi pembelajaran kita bersama ke depannya,” ucap Nadiem (detik.com).

Tak ada angin tak ada hujan, begitu mungkin peribahasanya, tiba-tiba Mas Menteri sekonyong-konyong mengancam sanksi dibebastugaskan (dipecat), tanpa ada pembinaan terlebih dahulu, atau setidaknya teguran. Kejadian serupa pernah terjadi di Bali pada tahun 2014 silam, kasusnya terbalik, pada waktu itu siswi di beberapa sekolah dilarang mengenakan jilbab. Namun, sikap dari pemerintah pusat pada waktu itu, terkait pakaian seragam, tidak seheboh sekarang. Sehingga sebagian masyarakat menyayangkan sikap yang terlalu berlebihan. Ada apa di balik itu?

Nashruddin Syarief menyebut bahwa keluarnya SKB Tiga Menteri di atas sebenarnya cerminan ideologi Pemerintahan Jokowi hari ini yang berhaluan sekuler. Sekularisme dalam pengertian modern bukan memusuhi agama atau mengenyahkan agama dari kehidupan masyarakat, melainkan membebaskan warga Negara dari tuntunan agama. Posisi Negara diyakini tidak boleh memihak pada satu agama tertentu. Hal ini sudah diajarkan dan didoktrinkan di dunia pendidikan Indonesia yang sudah tersekulerkan sebagai kebenaran yang sebenarnya. Dalihnya adalah keadilan, agar Negara tidak memihak kepada satu agama pun dan agar warga Negara diberikan kebebasan untuk menentukan pilihan cara beragamanya tanpa intervensi Negara. Dalam ideologi yang dianut oleh masyarakat dewasa ini liberalisme dalam hal agama, yakni kebebasan untuk memilih agama dan cara beragama, adalah hak setiap orang yang tidak bisa diintervensi oleh siapapun, apakah itu sekolah, lembaga keagamaan, atau bahkan Negara. Pemaksaan satu cara beragama kepada warga Negara diyakini sebagai budaya primitif yang tidak sesuai dengan alam modern (attaubah-institute.com).

Hadirnya negara justru harus berpihak kepada seluruh agama, termasuk agama Islam, sesuai dengan semangat Pancasila dan UUD 1945. Mengerti dan memahami apa tuntutan-tuntutan hak dan kewajiban yang terdapat di dalam ajaran Islam. Negara lah justru yang harus moderat, karena moderasi beragama hanya omong kosong tanpa moderasi berbangsa dan bernegara. Bukan lantas “mengekang” atau juga “membebaskan”, tapi memfasilitasi pemenuhan keagamaan, melindungi umat beragama dalam menjalankan agamanya dan memproteksi ajaran agamanya dari penyimpangan-penyimpangan. Dalam konteks pendidikan, ajaran agama inheren dengan sistem pendidikan nasional, seperti halnya tujuan mulianya, yaitu

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab (Pasal 3 UU Sidiknas No. 20 Th. 2003).

Hadirnya penyelenggaraan pendidikan nasional sejatinya adalah untuk menguatkan pendidikan yang telah ada di masyarakat. Negara hadir untuk memfasilitasi kebutuhan pendidikan yang ada di masyarakat. Pemerintah, dalam hal ini, bertanggungjawab membuat kebijakan yang dapat memberikan pemenuhan pencerdasan kehidupan bangsa. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan menjalankan segala perintah-Nya dan menjauhi segala larangan-Nya, serta berakhlak mulia seperti halnya Nabi Muhammad shalla-Llahu ‘alaihi wa sallam adalah indikator prioritas tertinggi keberhasilan penyelenggaraan pendidikan nasional. [HF]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *