Pemerintah Sekular - Majalah Islam Digital Tafaqquh

Pemerintah Sekular

3 months ago
742

Hari-hari ini masyarkat dibuat geram oleh Perpres yang melegalkan investasi minuman keras (miras) dan menjadikannya sebagai badan usaha terbuka; yang siapa saja dengan Perpres itu diperkenankan untuk memperjual-belikannya. Masyarakat pun melakukan gerakan tolak Perpres investasi miras lewat media sosial. Akhirnya, melalui kanal Youtube Kesekretariatan Presiden, Jokowi menyampaikan bahwa setelah mendapatkan masukan dari MUI, Nahdlatul Ulama, Muhammadiyyah, dan ormas-ormas lainnya, Perpres itu dicabut. Sikap pemerintah yang dengan mudah melegalkan peredaran miras di masyarakat luas tanpa mengindahkan bahwa mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam dan Wakil Presidennya pun adalah seorang kiyai dan ulama, secara tidak langsung menunjukan pemerintahan yang sekular. Cirinya adalah tidak memperhitungkan kepentingan umat Islam sebagai penduduk mayoritas dan MUI sebagai lembaga pemerintah.

 

Jamise Syar'i

Dimulai dari kasus Ahok yang menghina ayat suci al-Qur’an yang menyebabkan demo berjilid-jilid, maraknya kriminalisasi ulama, wacana merubah Pancasila menjadi Trisila dan atau ekasila, dibubarkannya ormas Islam seperti HTI dan FPI, sampai agenda legalisasi investasi miras, menunjukan bahwa pemeritahan Jokowi tidak senang dengan hal-hal yang berbau agama. Terlebih agama tersebut ikut campur dalam konstalasi politik. Sikap pemerintah seperti ini sudah sangat terang-terangan menunjukan adanya resistensi terhadap agama, dan dalam hal ini adalah Islam.

Jelas, tindak-tanduk pemerintahan jokowi seperti itu sudah masuk dan terjerumus dalam lingkaran sekularisasi. Dalam sejarahnya, sekularisme atau sekularisasi merupakan paham sekaligus gerakan menuju peniadaan agama dalam ruang-ruang politik dan kebijakan publik.

Menurut Adian Husaini, dalam konteks sejarah Kristen Eropa kata secular dimaknai sebagai pembebasan masyarakat dari cengkraman kekuasaan Gereja, yang sangat kuat dan hegemonik di zaman Pertengahan. Proses berikutnya bukan saja dalam bidang sosial-politik, tetapi juga menyangkut metodologi pemahaman keagamaan. Misalnya, muncul pemikiran Yahudi Liberal dengan tokohnya yang bernama Abraham Geiger. Begitu juga merebaknya pemikiran teologi liberal dalam dunia Kristen. Proses sekularisasi-liberalisasi agama, kemudian disebarluaskan ke agama-agama lainnya, termasuk agama Islam.

Ada tiga faktor, tegas Adian, yang menyebabkan Barat menjadi sekuler-liberal. Pertama, adanya traumatik sejarah. Yaitu terjadinya dominasi Agama (Kristen) pada zaman Pertengahan. Kedua, problema teks Bible. Dan ketiga, problema teologis Kristes. Ketiga problema itu terkait satu dengan lainya, sehingga memunculkan sikap traumatis terhadap agama, yang pada akhirnya melahirkan sikap berpikir sekular-liberal dalam sejarah tradisi pemikiran Barat modern. (Wajah Peradaban Barat, 2005: 29-30)

Dari ketiga faktor ini tidak tepat jika dikaitkan dengan agama Islam, terkhusus Islam di Indonesia. Pertama, karena memang tidak ada traumatik sejarah antara Islam dengan negara. Yang ada justru sumbangsih umat Islam terhadap negara dalam proses dekolonialisasi. Bahkan Ahmad Mansur Suryanegara (AMS) dalam bukunya Api Sejarahn berani mengatakan bahwa kemerdekaan Indonesia dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan maha karya ulama dan umat Islam. AMS mencatat beberapa fakta tentang maha karya para ulama dan santri, di antaranya adalah nama Jakarta yang hari ini dikenal sebagai nama ibu kota Indonesia. Menurutnya, Jakarta yang hari ini kita kenal merupakan hasil pemberian para ulama saat itu, Wali Sunan Gunung Jati yang membangun tiga kekuasaan politik Islam di Jawa Barat (Banten, Jayakarta, dan Cirebon) bersama Fatahillah membangun Jayakarta pada 22 Juni 1527/ 22 Ramadhan 933 H. Penamaan Jayakarta ini terilhami dari QS. Al-Fath ayat 1 yang berbunyi:

إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا

Sesungguhnya Kami telah memberikan kepadamu kemenangan yang nyata

Fathan mubina pada ayat itu kemudian menginspirasi nama Jayakarta yang berarti kemenangn paripurna. Nama Jayakarta juga disimbolkan sebagai bentuk rasa syukur atas kemenangan dalam menggagalkan usaha penjajahan kejaraan katolik dari Portugis di Pelabuhan Kalapa atau Soenda Kalapa. Hari ini kemudian Jayakarta dikenal dengan Jakarta sebagai ibu Kota Negara Republik Indonesia.

Karya selanjutnya adalah Pancasila. Pancasilah sebagai dasar dan ideologi negara Indonesia, merupakan maha karya dari para ulama. Pancasila sebagai maha karya para ulama akan nampak nyata bila dilihat dari proses perumusannya yang telah disepakati dalam peristiwa Piagam Jakarta.

Piagam Jakarta/ Jakarta Charter yang disebut juga sebagai “perjanjian moril yang sangat luhur” yang ditandatangani di Jakarta pada tanggal 22 Juni 1945 oleh 9 orang tokoh terkemuka Indonesia, yaitu Soekarno, Mohammad Hatta, A.A. Maramis, Abikoesno Tjokrosoejoso, Abdul Kahar Muzakkir, Haji Agus Salim, Achmad Soebarjo, Abdul Wahid Hasjim, dan Muhammad Yamin. Dan berikut isi Piagam Jakarta:

Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.

Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang Negara Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil dan makmur.

Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa, dan dengan didorong oleh keinginan yang luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaannya.

Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan Indonesia itu dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan Rakyat, dengan berdasar kepada: “Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat islam bagi pemeluk-pemeluknya, menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Meski pada akhirnya tujuh kata itu dihapuskan dengan sepihak tanpa melalui proses musyawarah, namun pada prinsipnya umat Islam tidak pernah menimbulkan konflik antara agama dan negara.

Kedua, tidak ada problema teks al-Qur’an seperti yang terjadi dalam Bible. Adanya ragam interpretasi (penafsiran) terhadap nash agama yang bersifat dzanniyyahfuru’iyyah tidak menunjukan adanya persoalan di dalam al-Qur’an. Perbedaan-perbedaan ormas Islam (Persis, Muhammadiyyah, dan NU) dalam memahami nash yang bersifat furu’iyyah misalnya, tidak lantas kemudian merugikan negara. Justru dengan adanya keragaman fikih menunjukan bahwa ormas Islam telah merealisasikan apa yang dinamakan dengan Bhinneka Tunggal Ika. Di dalam Islam sendiri perbedaan sejenis ini dihargai dan bahkan diberi pahala.

عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ

Dari Amr bin al-‘Ash bahwa ia mendengar Rasulullah shalla-‘Llahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Apabila seorang hakim menetapkan suatu perkara, lalu ia berijtihad kemudian benar ijtihadnya, maka ia mendapatkan dua pahala. Apabila seorang hakim menetapkan suatu perkara, lalu ia berijtihad kemudian salah ijtihadnya, maka ia akan mendapatkan satu pahala”. (Shahih al-Bukhari bab Ajrul Hakim Idza Ijtahada no. 7352)

Dan, ketiga tidak ada problema teologis di dalam Islam. Tuhan di dalam Islam tidak mengalami perosoalan teologis sebagaimana yang terjadi dalam konsep tuhan trinitas Kristen. Islam secara tegas menyatakan bahwa Allah itu Esa; tidak memperanakan; tidak diperanakan; dan tidak ada yang setara dengannya.

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ (1) اللَّهُ الصَّمَدُ (2) لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ (3) وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ (4)

Katakanlah, “Dia-lah Allah, yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepada-Nya segala sesuatu. Dia tiada beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada seorangpun yang setara dengan Dia”. (QS. Al-Ikhlas [114]: 1-4)

Teologis Islam pun tidak bertentangan dengan pancasila sebagai asas negara Indonesia. Bahkan menurut Natsir, Pancasila adalah bayangan daripada ajaran Islam.

Pantjasila itu tidak lebih daripada satu perumusan. Perumusan itu membajangkan ajaran Islam, kalau Ketuhunan jang Maha Esa diujudkan untuk Tauhid, kalau Keadilan Sosial membayangkan ihsan baina al-nas maka Pantjasila itu paling banjak adalah merupakan bayangan adjaran Islam”. (Natsir, 1957: 48 via Tiar dan Pepen dalam Sejarah Pemikiran dan Gerakan Politik Persis)

Dengan demikian, negara Indonesia sejak awal hingga sekarang dibangun atas dasar dan nilai-nilai Islam. Meski memang secara ideal masih belum secara kaffah-paripurna. Persoalannya bukan pada negaranya, akan tetapi Pemerintahnya. Sedari awal, Islam mengawal terus perkembangan negara Indonesia hingga ke pintu kemerdekaannya. Akan tetapi, kiprah dan kontribusi umat Islam tidak sebanding lurus dengan sikap Pemerintah saat itu. Pembubaran Masyumi (1960) oleh Soekarno sebagai satu-satunya partai Islam terbesar di Indonesia merupakan bentuk ketidaksukaan Pemerintah terhadap umat Islam yang ikut campur dalam ranah politik dan kebijakan publik.

Hingga pun kemudian peralihan kekusaan dari orde lama ke orde baru, umat Islam masih ditekan dan diberikan ruang sempit untuk ikut terjun ke “wilayah pemerintahan”. Harapan umat Islam terhadap pemerintahan yang baru, Soeharto, tak pernah terwujudkan. Peran Soeharto saat menyapu bersih ideologi Komunisme di Indonesia hanya memanfaatkan kekuatan umat Islam yang saat itu memiliki kepentingan yang sama dengan Soeharto, yaitu melawan PKI. Akan tetapi pada saat yang sama, Soeharto pun tidak merasa aman terhadap kelompok-kelompok Islam.

Keingingan M. Nastir dan M. Roem untuk merehabilitasi Masyumi yang tidak dikabulkan oleh Soeharto adalah sebagai bukti ketakutan pemerintah terhdap gerakan Islam. Kendatipun Soeharto mengizinkan didirikan Partai Muslimin Indonesia (PMI atau Parmusi), Soeharto tetap mensyaratkan bahwa mantan-mantan Masyumi tidak boleh menjadi pemimpinnya.

Secara umum, menurut Tiar, antara tahun 1967-1976 sikap Soeharto terhadap umat Islam tidak terlalu positif. Kecurigaan Soeharto terhadap kelompok Islam juga diperlihatkan dengan tidak melibatkan para pemimpin Muslim berpengaruh dalam lingkaran kekuasaanya. Kalaupun ada pemimpin Muslim yang direkrut, maka mereka adalah yang dianggap sekular. Diangkatnya Mukti Ali sebagai Menteri Agama yang menggantikan Mohammad Dachlan bukan tanpa sebab. Mukti Ali yang merupakan lulusan McGill University, Kanada, yang diproyeksikan untuk melancarkan ide modernisasinya di bidang agama merupakan maksud dibalik pilihannya. Bahkan staf-stafnya yang diangkat menjadi pejabat teras di Kementrian Agama merupakan alumni-alumni dari McGill. Hal itu semakin sempurna saat Soeharto menyetujui rencana Mukti Ali bersama Harun Nasution dalam memodernisasikan kurikulum IAIN, yang pada gilirannya mendapatkan kritikan hebat dari Prof. H.M Rasjidi sebagai mantan Menteri Agama pertama. (lihat Pertarungan Pemikiran Islam di Indonesia karya Tiar Anwar Bachtiar)

Peristiwa semisal itu kita dapatidi masa rezim Jokowi. Dimana langkah-langkah politiknya banyak yang bersebrangan dengan kepentingan umat Islam secara Umum. Hadirnya Ma’ruf Amin sebagai Wakil Presiden, hanyala langkah siyasat Jokowi untuk menarik suara dari masyarakat NU sebagai ormas Islam terbesar di Indonesia saat menjelang pemili kedua. Oleh karena itu, tidak berlebihan jika dikatakan bahwa yang sekular bukanlah negaranya. Tapi pemerintahnya. (SJS)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *