Refleksi Satu Tahun Pandemi di Indonesia - Majalah Islam Digital Tafaqquh

Refleksi Satu Tahun Pandemi di Indonesia

1 month ago
810

21 Maret 2021 data terakhir kasus Covid-19 menunjukkan 123 juta kasus; 69,7 juta sembuh; dan 2,71 juta meninggal untuk seluruh dunia. Adapun di Indonesia total kasus menyentuh angka 1,46 juta; 1,28 juta sembuh; dan 39.447 meninggal dunia. Bagi sebagian kita mungkin itu hanya angka-angka, tidak sedikit mengira bahwa itu hanyalah penggelembungan data semata, bahkan sudah tidak peduli lagi, tapi bagi yang mengalaminya tentu itu adalah nyata. Kenyataan bahwa jutaan orang kehilangan pekerjaannya; kehilangan mata pencahariannya; kehilangan keluarganya; dan lain sebagainya jarang dipublikasikan angka-angkanya seperti halnya kasusnya. Satu tahun dunia ini porak-poranda karena pandemi ini, tentunya ini perlu menjadi sebuah refleksi untuk membangun negeri.

Tepat Tanggal 2 Maret 2021, genap setahun sudah di mana pertama kali pemerintah mengumumkan adanya 2 orang perempuan asal Depok yakni seorang ibu (64) dan putrinya (31) dilaporkan terkonfirmasi positif covid-19, setelah diduga tertular dari seorang warga negara Jepang.

Jamise Syar'i

Walaupun sebenarnya menurut Pakar Epidemiologi Universitas Indonesia (UI) Pandu Riono, seperti dikutip oleh Hery Sinaga dalam blog kompasiana, menyebutkan virus corona jenis SARS-CoV-2 sebagai penyebab Covid-19 itu sudah masuk ke Indonesia sejak awal Januari.

Pasca diumumkannya kasus positif covid-19, pemerintah melalui Menteri Kesehatan memberikan himbauan kepada masyarakat agar tidak panik atas kasus positif covid-19, termasuk untuk tidak melakukan panic buying karena justru itu akan memperparah keadaan serta tetap enjoy dan menjaga pola makan yang cukup.

Belum melakukan tindakan yang antisipatif terhadap potensi penyebaran virus corona yang semakin luas di mana pemerintah tidak lansung menutup akses penerbangan langsung dari dan ke Wuhan yang ada di sekitar enam bandara turut menjadi faktor pendukung penyebaran virus corona yang semakin luas di Indonesia (kompasiana.com).

Epidemiolog menilai upaya tes, telusur, dan tindak lanjut (3T) belum optimal dilakukan pemerintah sepanjang 12 bulan alias genap setahun pandemi virus corona (Covid-19) di Indonesia.

Universitas Airlangga Windhu Purnomo menganggap tidak ada upaya peningkatan kualitas 3T yang cukup signifikan selama ini. Malah, ia menyoroti turunnya angka pemeriksaan harian terhadap warga melalui tes dengan metode Polymerase Chain Reaction (PCR) dan tes cepat molekuler (TCM) yang terjadi dalam sepekan terakhir.

“Masih gagap ya, 3T masih sangat lemah memang, hampir tidak ada perubahan dalam setahun. Bahkan, jumlah testing kita semakin melemah,” kata Windhu saat dihubungi CNNIndonesia.com, Selasa (2/3).

Windhu pun memaparkan grafik standarisasi kasus covid-19 yang telah ia buat sebelumnya. Dalam data itu, ia menggunakan pengukuran jumlah kasus dan jumlah pemeriksaan pada periode 11 Februari-1 Maret.

Alhasil di balik pemerintah mengumumkan kasus yang melandai, namun dari hasil standarisasi itu dapat terlihat kasus konfirmasi harian justru meningkat setelah 24 Februari 2021.

“Jadi kemarin testing itu terendah dalam empat bulan terakhir. Kemarin 1 Maret [2021] itu kan testing 18 ribu, itu terendah sejak 1 November [2020], sehingga ada penurunan semu,” katanya.

Selain itu, Windhu pun mengaku resah dengan persentase testing yang sampai saat ini hanya mampu menyasar tak lebih dari 3 persen jumlah penduduk Indonesia.

Ia pun mengimbau pemerintah Indonesia berkaca pada India yang berhasil melakukan pemeriksaan terhadap 15 persen warganya, padahal mereka negara yang memiliki jumlah penduduk sangat masif.

Windhu mengimbau demikian karena terhitung sejak kasus pertama di Indonesia diungkap pada 2 Maret 2020 hingga 1 Maret 2021, jumlah testing Covid-19 yang dilakukan pemerintah Indonesia berada pada angka 7.213.192 orang dengan total 10.834.875 spesimen. Itu artinya hanya 2,67 dari 270,2 juta penduduk Indonesia yang diperiksa.

Padahal bila mengikuti standar WHO, genap setahun pandemi ini seharusnya jumlah kumulatif tes Covid-19 berada di 12.960.000 orang yang diperiksa atau sekitar 4,8 persen penduduk, itu pun dikatakan ambang batas alias alokasi pemeriksaan terkecil.

“Kalau kita ingin menepuk dada tanpa malu dengan menyebut diri sebagai juara dunia dalam penanganan covid-19 dengan jumlah kasus terendah itu sangat lah mudah. Jangan melakukan testing sama sekali. Kasus akan nol,” kata dia.

Kepala Bidang Pengembangan Profesi Perhimpunan Ahli Epidemiologi Indonesia (PAEI) Masdalina Pane meminta agar pemerintah Indonesia tak usah membanggakan diri perihal vaksinasi dibandingkan negara tetangga lain. Sebab menruutnya negara yang dimaksud tersebut dinilai sudah berhasil mengendalikan pandemi sehingga vaksin tak lagi menjadi prioritas.

“Jadi seremoni dan glorifikasi, kemudian pemberian harapan palsu itu saya katakan hentikan,” pungkasnya (cnnindonesia.com).

Terlambat. Itulah salah satu kata yang mewakili kekesalan publik pada pemerintah yang dianggap, oleh beberapa ahli hukum tata negara, ‘tidak serius’ dalam penanganan. Sudah lebih dari satu bulan, sejak dari kasus 01 dan 02, tepatnya 31 Maret 2020, pemerintah ‘baru’ mengeluarkan Perppu (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam Rangka Mengahadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan; dan PP (Peraturan Pemerintah) Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Setidak-tidaknya, dua kebijakan tersebut dinilai masih ‘belum’ serius dalam penanganan Covid-19 yang menjadi sumber masalah. Pertama, karena Perppu hanya berfokus pada ‘penyelamatan’ ekonomi negara. Kedua, PSBB dinilai tidak lebih efektif –di samping kurang detailnya poin-poin prosedural di dalamnya- ketimbang Karantina Wilayah dalam pemutusan rantai penyebaran sebagaimana telah diatur dalam Undang-undang RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.

Menurut Refly Harun, seorang pakar hukum tata negara, sebagaimana dipresentasikan oleh beliau dalam siaran langsung ILC edisi 7 April 2020 (Corona: Badai Semakin Kencang) atau MN edisi 8 April 2020 (Berbelit Urus Corona), bahwa pemerintah belum –untuk tidak mengatakan tidak- meng-address langsung pada virus yang bersangkutan. Padahal sering disinggung oleh Juru Bicara Presiden sendiri, bahwa: Salus populi suprema lex, keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi. Hal ini sesuai dengan amanat konstitusi untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah (preambule UUD 45). Baru setelah itu memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Karena sifat penyakit Korona yang demokratis, tidak pandang bulu, baik itu golongan berada atau tidak, maka “Kalau mau” ujar Refly, kalau dirasa sulit untuk mengolah datanya, bisa saja seluruh masyarakat semuanya dipasok kebutuhan pangannya tanpa ter-kecuali baik kaya maupun miskin. Nanti yang kaya bisa saja mengganti sesuai harga yang wajar. Masukan dan kritikan kepada pemerintah mengenai hal ini dari para pakar maupun civil society sepertinya sudah bukan barang langka. Tinggal pemerintah menentukan arah dan posisi yang tepat dalam berpijak dan berbijak. Hasilnya tidak akan mengkhianati usahanya.

Banyak kisah yang terdengar dan terlihat, baik terekam atau tidak, yang menunjukkan efek domino (multiple effects) dari virus ini. Berbagai macam orang dari segala jenis profesi, stratra sosial, usia dan gender telah terdampak. Pendidikan, hukum, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan agama di antara tema besar yang dapat dibubuhi terminologi pandemic. Nyaris tidak ada yang tidak terkena imbasnya. Semakin rendah relasi sosial dan ekonominya, semakin tertekan pula hidupnya. Hanya segelintir orang saja yang masih menganggap ini adalah komedi di tengah tragedi. Setiap episode kehidupan mereka bisa menjadi ensiklopedi. Terlalu luas landscape yang bisa dipotret dalam lukisan besar bernama Coronavirusdisease-19.

Dalam problem ekonomi Slavoj Zizek, pada bukunya Pandemic!: Covid-19 Shakes the World (2020), menyebutkan bahwa Virus (Corona) jelas akan menghancurkan fondasi kehidupan kita, menyebabkan tidak hanya penderitaan yang sangat besar, tetapi juga kekacauan ekonomi. Kondisi ini oleh Mukhaer Pakana, rektor ITB Achmad Dahlan, disebut menyambut fenomena the great depression (depresi besar dalam ekonomi).

Mukhaer menyamakan kondisi pandemi ini dengan kondisi haru biru ekonomi di dunia ketika tahun 1930-an selama 10 tahun di mana kondisi ekonomi, baik negara maju atau pun berkembang, mengalami kehancuran yang disebut dengan depresi besar. Ya, panennya pengangguran, sulitnya pekerjaan dan kondisi mengkhawatirkan lainnya kini dialami. Bahkan ketika Februari 2020 saat Indonesia digempur ombak tsunami pandemi ini, IMF memperkirakan pertumbuhan ekonomi menembus -3% dan Indonesia mengalami tekanan berat -0,4 %.

Jika sebelumnya Mukhaer masih menghipotesa bahwa akan terjadi the great depression, berbeda dengan James Rickards yang menulis buku The New Great Depression (2021), virus Corona dari China itu benar-benar menghancurkan ekonomi pasar dan juga merenggut pekerjaan menjadi hilang, bisnis diambang tumbang, dan mimpi yang hancur. Apa yang dikatakan oleh Rickards hari ini sangat terasa, ketika terjadi the great depression pada tahun 1930-an tersebut, Indonesia yang saat itu masih terjajah juga merasakan dampaknya. Menurut Soegijanto Padmo dalam tulisannya berjudul Depresi 1930-an dan Dampaknya terhadap Hindia Belanda (Jurnal Humaniora, UGM, no 2, 1991) di antara dampaknya, Padmo meringkas ada empat hal: hancurnya harga dan perminatan komoditas internasional, adanya masalah dalam penguasaan tanam perdagangan khususnya karet dan gula mengalami krisis, dan terjadi menurunnya kesempatan berkerja dan daya beli di seluruh Hindia Belanda saat  itu.

The New Great Depression yang kita alami saat ini pasti akan berlalu, sejarah yang sudah terjadi akan ada akhirnya. Semua ini kita hadapi dengan optimis dan pandemi ini pasti berakhir.

 

Tantangan Pasca-Pandemi

Dunia pra pandemi, termasuk sebelum menguncangkan Indonesia, merupakan dunia tanpa batas globasisasi terjadi di segala lini sedang kini menjadi dunia penuh batas. Sebagaimana dikatakan oleh Yasraf Amir Piliang dalam tulisannya berjudul Virus De-globalisasi dimuat di Harian Kompas (30/03/20), menyebut bahwa dunia tanpa batas menjadi dunia yang dibatas, disekat-sekat, dikunci, digembok, dipalang, diportal, dikucilkan, diasingkan, dan diisolasi. Masyarakat terbuka itu jadi masyarakat tertutup karena takut dengan horor virus Corona.

Namun menurut Yasraf keterasingan dan keterisolasian dimudahkan dengan adanya kecanggihan teknologi dan informasi di tengah kesunyian isolasi anak bangsa. Kita memanjakan diri dengan menghibur dan travelling virtual. Pelbagai media sosial seperti Instagram, Twitter, Facebook, dan Whatsapp menjadi teman keterputusasaan, kepanikan, dan ketakutan. Di akhir tulisannya itu, Yasraf menyatakan bahwa tekonologi digital tak bisa mengubah karaktek anak bangsa. Pandemi yang justru ujian berat apakah siap menghadapi keterputusasaan global, tetapi sayangnya kita telat berpikir dan memahami sehingga mengalami kegagalan dalam merencakan atau bahkan mengantisipasi.

Senada seperti yang Yasraf katakan, Didin S Damanhuri, Guru Besar IPB University (2020) mengatakan, globalisasi telah mengakibat ketidakadilan global, ketidaksiapan, kegagapan negara-negara berkembang dalam menghadapi bencana virus Corona dan resesi ekonomi. Menurut Didin, deglobalisasi merupakan keharusan untuk menciptakan keadilan global dan akhir kesimpulan tulisannya ia menanti kolaborasi antara ilmuwan dan pemangku kebijakan untuk bisa menghadirkan solusi agar tidak terjadi ketidakadilan global yang menimpa nasional.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *