Dalam ajaran Islam, minuman keras (khamr) itu jelas haram. Tetapi ironinya, terdapat aparat dan pejabat, yang notabenenya muslim, ternyata menolak usulan RUU Larangan Minol. Melihat fenomena ini tim redaksi Majalah Islam Tafaqquh menyambangi kantor MUI Jabar, di Jl. L.L.R.E Martadinata, untuk meminta ‘fatwa’ terkait hal itu. Simak penjelasannya!
Bagaimana pandangan MUI terkait RUU Larangan Minol?
Dari dulu MUI itu mengharapkan harus segera ada undang-undang yang mengatur peredaran minuman beralkohol. Sekarang, ya al-Hamdu li-Llah. Tapi ini baru RUU, saya dengar dari inisiatif pemerintah, saya kira ini bagus. Tetapi nanti dalam proses pembahasannya masyarakat harus ikut mengawal karena pembahasan itu oleh DPR. Karena ketika sudah masuk DPR tarik-menarik itu terjadi. Pada umumnya ada dua, ada kepentingan bisnis dan politik. Jadi, masyarakat harus ikut mengawal jangan hanya sudah mendekati penyelesaian baru rame, baru ribut. Nah masyarakat di sini tentu yang pertama adalah ormas-ormas Islam, selanjutnya tokoh-tokohnya. Karena kalau tidak salah, saya dengar di RUU-nya itu kan ada pengecualian. Pengecualian pertama untuk keperluan upacara adat, terus untuk wisatawan, dsb. Boleh itu ada pengecualian tapi jangan jadi pasal karet. Artinya, dengan dalih pengecualian nanti pada pelaksanaannya bisa diperoleh dengan gampang, bebas. Kalau masalah itu bagaimana? Dengan dalih untuk wisatawan, lalu diberikan kelonggaran di tempat wisata, itu yang rancu nanti. Kalau di tempat wisata ada kios yang menyediakan minol, nanti dengan dalih itu, bisa terjadi peredaran bebas lagi.
Intinya MUI menyambut. Karena kalau tidak segera diatur nanti ini bisa membahayakan. Karena ini baru proses, MUI menghimbau elemen-elemen masyarakat, terutama ormas-ormas keagamaan, agar bisa mengawal dalam pembahasannya supaya jangan terjadi pasal-pasal karet.
Masyarakat muslim sangat tau betul bagaimana hukum minol ini. Nah seberapa penting bagi masyarakat muslim untuk mendukung RUU ini?
Sangat penting. Tapi harus diikuti dengan action (aksi). Action-nya itu adalah mengawal dalam proses pembahasan. Sekarang tidak menjadi rahasia umum lagi pembahasan di DPR itu banyak yang aneh. Kemarin saja undang-undang Omni Bus Law, ada salah ketik lah, ada salah apa lah. Jadi, yang namanya proses politik harus ada partisipasi publik. Karena ini kepentingannya untuk muslim, ya dari umat Islam. Umat Islam itu dalam konteks demokrasi menjadi kekuatan civil society (penduduk sosial). Jadi kelompok kepentingan dan jadi kelompok penekan itu bisa, demi untuk mewujudkan kemaslahatan. Dalam pandangan agama, minuman beralkohol itu menimbulkan kemadharatan. Dalam perspektif agama kita harus menolak kemadharatan daripada menghitung kemaslahatan. Istilah populer ushul fiqh-nya, dar’u l-mafasid muqaddamun ‘ala jalbi l-mashalih (menolak kemadharatan dari menghitung kemaslahatan).
Ada tuduhan bahwa RUU ini mengancam hak-hak minoritas, khususnya terkait dengan di luar agama Islam. bagaimana MUI menyikapi tuduhan itu?
Siapa yang menuduh itu? Yang menuduh itu jangan cepat-cepat menuduh lah. Itu kan harus dikaji dulu, dipikir secara jernih. Ini kan untuk melindungi umat Islam. Umat Islam itu kan mayoritas di negeri ini, wajar kalau negara memperhatikan kepentingan. Makanya ada kekecualian itu untuk mereka. Tapi penduduk orang kristen, umpamanya, kalau mereka menghalalkan tapi minum sembarangan, seenaknya, bebas, itu juga tidak boleh. Sama dengan orang berpuasa, umpamanya dalam keadaan perjalanan dibolehkan berbuka, tapi berbuka juga tidak boleh seenaknya.
Berdasarkan beberapa poling di media, terkait dengan pro-kontra RUU Laranngan Minol, ternyata tidak sedikit dari masyarakat muslim, aparat dan pejabat yang notabenenya muslim juga ternyata menolak. Bagaimana pandangan MUI?
Itu karena mereka belum paham, sebetulnya, kalau mereka paham sebagai muslim. Minuman beralkohol itu kalau sudah sampai dua (persen), tapi di RUU itu lebih rendah dari itu. Saya belum mempelajari secara keseluruhan, tapi menurut saya ini sudah cukup bagus. Nah kalau Anda, orang Islam, berkeberatan, maka dipertanyakan keislamannya. Alkohol itu kalau diminum berlebihan, kadar alkoholnya mencapai sekian, itu adalah minuman keras. Nah ini orang Islam berkeberatan maka dipertanyakan keislamannya. Itu saja. Karena minuman keras itu qath’i muballagh bi l-haddi (jelas disampaikan dengan hukuman). Di dalam al-Quran itu sudah jelas.
Harapan MUI terhadap masyarakat, khususnya muslim, seperti apa?
Pertama, kita harus menyambut gembira dengan adanya RUU ini. Dari dulu sudah menginginkan. MUI sudah berteriak-teriak dari dulu. Sebelum ada RUU di beberapa daerah ada perda larangan minuman keras, tapi kurang efektif perda (peraturan daerah) itu. Karena perda terbatas hanya di wilayah itu. Tapi kalau undang-undang kan nasional. Jadi kita sambut dan kita himbau umat Islam sama-sama menyambut. Apalagi ini inisiatif pemerintah. Artinya, pemerintah sudah pada on the track (jalurnya) dengan memperhatikan umat Islam. Tapi tetap prosesnya itu harus dikawal. Karena kalau sudah di DPR itu ada dua kepentingan, ada kepentingan politik dan kepentingan ekonomi, karena dua kepentingan ini lebih besar. Para pedagang, produesen, pengecer merasa dirugikan secara ekonomi. Nah partai politik kalau mendukung nanti khawatir kehilangan suara di kalangan itu. Rakyat lah yang harus berkepentingan karena dalam demokrasi itu diperbolehkan menyalurkan aspirasi, menekan DPR. Umat Islam ini kalau dihubungkan dengan konteks demokrasi ada dua. Pertama, kelompok kepentingan. Kita penting tidak dengan RUU ini? Ya penting, karena ingin melindungi umat Islam. Karena kita merasa ini penting, maka kita aktif. Kemudian, kelompok penekan. Kita bisa memosisikan diri sebagai presure group namanya. Menekan siapa? Menekan DPR. Jangan sampai ini tidak di-goal-kan.
Saeful Ja’far Shidieq & Farhan Fuadi Rahman
