Mendamba Kemerdekaan Palestina dan Indonesia - Majalah Islam Digital Tafaqquh

Mendamba Kemerdekaan Palestina dan Indonesia

3 months ago
969

Palestina dan Indonesia adalah dua Negara yang sudah memproklamasikan kemerdekaannya tetapi sama-sama belum merdeka sepenuhnya dari penjajahan bangsa asing. Palestina masih menghadapi serangan militer dari Israel sementara Indonesia masih menghadapi serangan ekonomi dan budaya dari negara-negara Asing. Para mujahid di dua negara tersebut masih harus terus ekstra keras memperjuangkan negaranya agar benar-benar merdeka dan berdaulat.

Di masa dunia sudah mengagungkan HAM (hak asasi manusia) dan mengharamkan penjajahan seperti saat ini, Palestina adalah sebuah pengecualian. Israel dengan dukungan Amerika dan Eropa masih saja lelusa mencaplok tanah milik kaum muslimin Palestina dengan dalih bahwa itu adalah wilayah negara mereka. Meski sudah resmi dideklarasikan sebagai Negara pada 15 November 1988 oleh Yasser Arafat, status Palestina sebagai Negara masih terkatung-katung karena tidak kunjung disepakati oleh PBB sebagai negara anggota. Statusnya hanya sebagai negara non-anggota (non-member observer state PBB melalui Resolusi Majelis Umum PBB No. 67/19 dimana Indonesia sebagai co-sponsor resolusi) sebagaimana halnya Vatikan.

Sebagaimana dilansir oleh portal kemlu.go.id hingga 14 September 2015, tercatat 136 negara dari 193 anggota PBB telah mengakui Palestina sebagai negara. Mayoritas adalah negara-negara kecil dari benua Asia, Afrika, dan Amerika Selatan. Negara-negara besar Asia, Eropa dan Amerika mayoritasnya menolak. Mereka di antaranya adalah Israel, Amerika Serikat, Inggris, Jerman, Italia, Perancis, Spanyol, Kanada, Jepang, Korea Selatan, Australia, dan Selandia Baru.

Meski demikian, dukungan dari parlemen Eropa sudah meningkat. Sebanyak tujuh parlemen negara Eropa (Inggris, Irlandia, Spanyol, Perancis, Portugal, Luxemburg, dan Belgia) ditambah Parlemen Uni Eropa telah mengeluarkan mosi rekomendasi kepada pemerintah masing-masing untuk mengakui Negara Palestina. Sebanyak sembilan dari 28 negara anggota Uni Eropa juga telah mengakui Negara Palestina (Malta, Siprus, Ceko, Slovakia, Hungaria, Rumania, Bulgaria, Polandia dan Swedia).

Hal ini tentu berbeda terbalik dengan Israel yang sudah memproklamasikan keberadaan Negaranya sejak 14 Mei 1948 dan diakui oleh PBB sebagai negara anggota meski beberapa Negara seperti Indonesia tidak mengakui Israel sebagai Negara. Masalahnya ada di struktur organisasi PBB itu sendiri yang mengesahkan kedudukan Dewan Keamanan (UN Security Control) sebagai Dewan tertinggi dengan anggota tetap lima Negara dan memiliki Hak Veto, yaitu Amerika, Inggris, Rusia, Perancis, dan Cina. Kelima Negara tersebut sudah sama-sama mengakui Israel sebagai Negara sehingga diakui legal sebagai Negara oleh PBB, sementara Palestina hanya diakui oleh Cina saja, keempat Negara DK PBB sisanya tidak mau mengakui Palestina sebagai Negara.

Legalitas dari PBB inilah yang menjadikan Israel di atas angin. Sekeras-kerasnya bangsa Palestina menjerit histeris ketika haknya dirampas Israel tetap saja Israel akan berlindung di balik dalih bahwa mereka adalah pemilik sah tanah Palestina. Israel adalah negara legal yang diakui PBB dan berhak mengatur sendiri urusan rumah tangga Negaranya sendiri. Kedudukan para pejuang Palestina tidak lain hanya sebagai kaum separatis yang ingin merusak kedaulatan Negara dan layak ditumpas habis oleh Pemerintah dengan alasan ketertiban dan keamanan Negara (Israel).

Berawal dari Perang Salib

Palestina adalah simbol Perang Salib di abad pertengahan (11-17 M). Peperangan kolosal yang berlangsung selama beberapa abad antara kaum muslimin dengan tentara Kristen yang memakai simbol salib dan disokong Gereja Barat tersebut selalu berebut klaim atas Tanah Suci Jerussalem atau al-Quds. Episode utama dari peperangan tersebut dimenangkan umat Islam di bawah komando Shalahuddin al-Ayyubi pada 2 Oktober 1187. Pasukan Islam di bawah pimpinan Shalahuddin berhasil mengusir Kerajaan Kristen Jerussalem yang sempat berkuasa di sana selama 83 tahun. Kekuasaan di Palestina yang dipegang oleh Dinasti Ayyubiyyah dari Mesir ini kemudian dilanjutkan oleh Kesultanan Mamluk (bangsa Turki yang berkuasa di Mesir), sampai kemudian diambil alih oleh Kesultanan Turki Usmani pada tahun 1516. Kekuasaan Turki atas Palestina berlangsung selama hampir 4 abad sampai Turki kalah pada Perang Dunia I dari Inggris dan Sekutu pada tahun 1917 M dan kemudian wilayah Palestina secara terpaksa diserahkan kepada Inggris.

Inggris kemudian menjadi penguasa di tanah Palestina dan disahkan oleh PBB dengan mandat khusus sampai 15 Mei 1948. Inggris mendapatkan mandat untuk menginisiasi berdirinya Negara baru yang berdasarkan Resolusi Majelis Umum (MU) PBB No. 181, tahun 1947, harus membagi wilayah Palestina menjadi tiga, yaitu:

Pertama, Negara Yahudi mencakup 57 persen dari total wilayah Palestina dan meliputi hampir seluruh area yang subur. Perimbangan penduduk di wilayah ini adalah 498.000 Yahudi dan 497.000 Arab.

Kedua, Negara Arab Palestina mencakup 42 persen dari total wilayah Palestina, dengan kondisi wilayah hampir semuanya berbukit-bukit dan tidak produktif. Perimbangan penduduk di wilayah yang diperuntukkan bagi Arab Palestina ini adalah: 10.000 Yahudi dan 725.000 Arab.

Ketiga, Zona Internasional, yakni Jerusalem, dengan perimbangan penduduk 100.000 Yahudi dan 105.000 Arab.

Organisasi Yahudi, Zionis, memainkan perang penting dalam masa-masa transisi ini. Bahkan dari sejak didirikannya pada tahun 1897, organisasi yang dipimpin oleh Theodor Herzl ini sudah sangat serius mengupayakan satu Negara khusus untuk bangsa Yahudi. Zionis (yang artinya “merebut zion/bukit Dawud” di Jerussalem) menggalang dukungan dan dana dari semua bangsa Yahudi yang terpencar di seluruh dunia untuk membeli tanah di Palestina guna dibuatkan pemukiman-pemukiman Yahudi. Program ini berlangsung lancar sehingga jumlah populasi Yahudi yang pada tahun 1890 hanya 47.000, pada tahun 1946 bertambah menjadi 608.000 orang.

Dari sejak Palestina berada di bawah kekuasaan Turki Usmani, Zionis sudah melobby Turki untuk menjual sekian luas wilayah di Palestina yang akan dijadikan sebuah negara khusus. Lobby Zionis itu ditolak mentah-mentah oleh Sultan Abdul Hamid II yang waktu itu menjadi Sultan, meski Zionis mengiming-imingi bantuan pembayaran utang luar negeri Turki.

Pemerintahan Mandat Inggris yang berkuasa di Palestina sama sekali tidak melaksanakan Resolusi 181 MU PBB itu. Mereka lebih memfokuskan diri pada persiapan untuk meninggalkan Palestina yang berdasarkan mandat PBB berakhir pada 15 Mei 1948. Tidak ada usaha yang dilakukan untuk menciptakan suatu pengalihan kekuasaan yang teratur, sehingga situasi di Palestina seperti dalam suasana vakum. Umat Islam Timur Tengah sibuk memproklamasikan negara masing-masing setelah Turki Usmani resmi berakhir; Mesir, Suriah, Yordania, Libanon, Arab Saudi dan lainnya. Umat Islam Palestina sendiri tidak banyak bergerak. Yang justru aktif bergerak adalah Zionis dengan memproklamasikan negara Israel pada 14 Mei 1948, tepat satu hari sebelum mandat Pemerintah Inggris habis.

Bangsa Arab yang diwakili oleh Mesir, Irak, Lebanon, Suriah, dan Transjordan langsung bergerak pada 15 Mei 1948, setelah mandat Inggris habis, sehari setelah proklamasi Israel, untuk mengamankan wilayah Palestina. Akan tetapi upaya mereka mendapatkan perlawanan dari Israel yang sudah mengklaim kekuasaan atas beberapa wilayah yang seharusnya menjadi bagian dari Negara Palestina. Maka terjadilah perang selama beberapa bulan, sampai 6 Januari 1949, dengan kemenangan berada di pihak Israel. Saat itu, Israel berhasil menguasai 80% wilayah Palestina (dari yang seharusnya—berdasarkan Resolusi 181 sebesar 57 persen) dengan hanya menyisakan Tepi Barat, Gaza dan Jerussalem Timur.

Kekalahan militer Arab dari Israel ini mudah untuk dimaklumi, sebab Israel sudah mempersiapkan dengan matang kemungkinan perang ini dari sejak dikeluarkannya rencana pembagian wilayah oleh PBB pada 29 November 1947. Semua Yahudi yang berumur 17-25 tahun diperintahkan mendaftar pada dinas militer. Sehingga pada 15 Mei 1948, Zionis Israel telah benar-benar siap berperang dengan bangsa Arab. Hal itu ditandai dengan jumlah pasukan Zionis Israel yang lebih banyak daripada jumlah gabungan pasukan Arab. Di garis depan, jumlah pasukan Israel 27.400 orang, sedangkan pasukan negara-negara Arab hanya 13.876 orang (Mesir 2.800, Irak 4.000, Lebanon 700, Suriah 1.876, dan Transjordan 4.500). Menurut dinas intelijen Amerika, ketika itu diperkirakan kekuatan pasukan Yahudi 40.000 orang dengan 50.000 milisi, sedangkan pasukan Arab 20.000 dengan 13.000 gerilyawan.

Legalisasi Wilayah Israel oleh PBB

Selang 20 tahun berikutnya, bangsa Arab sempat tidak bisa bersabar lagi membiarkan Israel bertindak sewenang-wenang. Pada tahun 1967, mereka kembali menggempur Israel dalam perang enam hari. Akan tetapi kedigdayaan militer Israel, rupanya belum bisa dikalahkan oleh bangsa-bangsa Arab. Bahkan setelah perang, wilayah kekuasaan Israel menjadi bertambah. Ketika itu Israel berhasil menguasai seluruh Palestina; Jerusalem, Tepi Barat, dan Jalur Gaza, plus Dataran Tinggi Golan milik Suriah dan Semenanjung Sinai milik Mesir. Sehingga keluarlah kemudian Resolusi PBB No. 242 pada 22 November 1967 yang mengharuskan Israel keluar dari seluruh wilayah yang diduduki dalam perang 1967, yaitu Jerussalem Timur, Tepi Barat, Jalur Gaza, Golan dan Sinai. Maka dengan sendirinya pendudukan Israel atas 80% wilayah Palestina pasca Perang 1948-1949 yang mengecualikan Jerussalem Timur, Tepi Barat, dan Jalur Gaza, menjadi dianggap sah oleh hukum internasional berdasarkan Resolusi PBB 242 Tahun 1967 tersebut. Padahal di Resolusi PBB 181 Tahun 1947 sebelumnya dinyatakan wilayah Israel hanya 57% dari wilayah Palestina.

Kepongahan Israel yang sewenang-wenang meluaskan wilayahnya tanpa persetujuan PBB pun tidak pernah ada redanya, karena keyakinan bahwa akan keluar Resolusi PBB baru yang akan mengesahkannya, mengingat DK PBB terutama Amerika dan Inggris ada di belakang mereka. Salah satunya adalah pengesahan Jerussalem sebagai Ibu Kota Israel yang langsung disokong Negara-negara Barat terutama Amerika. Dan baru-baru ini adalah pencaplokan sebagian wilayah Tepi Barat.

Di saat yang bersamaan, rakyat Palestina masih berkutat dengan konflik internal antara faksi Fatah yang memerintah di wilayah Tepi Barat dan Hamas yang berkuasa di wilayah Gaza. Ini memang seakan-akan sudah menjadi tabi’at buruk umat Islam yang selalu berulang. Perjuangan murni mempertahankan negara yang tersisa dan memperjuangkan pengakuan kedaulatannya selalu terhalang oleh friksi-friksi internal akibat kepentingan duniawi yang berbeda.

Ketidakmerdekaan Indonesia

Hal yang tidak jauh berbeda sebenarnya juga masih dialami oleh bangsa Indonesia. Pemerintahan kolonial Belanda dan Jepang memang sudah angkat kaki dari bumi Indonesia. Akan tetapi sistem penjajahan kolonial masih belum angkat kaki dari negeri Indonesia. Sampai saat ini, Indonesia masih memberlakukan KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) warisan kolonial Belanda. Artinya penjajahan Belanda dalam wujud perudang-undangan hukum pidana masih bercokol di negeri tercinta ini. Padahal jauh sebelum Belanda menjajah Indonesia, kesultanan-kesultanan Islam yang tersebar di Nusantara telah menjalankan hukum Islam.

Jika dahulu Belanda menjajah ekonomi dengan VOC, hari ini bangsa Asing menjajah rakyat melalui korporat-korporat asing yang menyengsarakan petani, peternak, dan pedagang lokal. Korporat-korporat asing bekerja sama dengan Pemerintah untuk menguasai sumber daya alam dan pasar-pasar modern, sehingga rakyat belum merasakan kemerdekaan dalam hal ekonomi.

Hal ini terlihat jelas dari data kesenjangan sosial yang sangat tinggi. Sebagaimana dikemukakan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) pada akhir 2019 silam, satu persen orang di Indonesia menguasai 50% aset nasional. Jika dinaikkan jadi 10% keluarga maka ini menguasai 70%. Artinya sisanya 90% penduduk memperebutkan 30% sisanya. Posisi Indonesia dalam hal kesenjangan sosial ada di urutan empat  setelah Rusia, India dan Thailand (detik.com).

Penyebabnya adalah Pemerintah yang belum berdaulat untuk mengatur kekayaan alamnya karena banyak didikte oleh “penjajah” pengusaha, baik itu lokal ataupun asing. Padahal ideologi Negara yang dipilih; Pancasila, sudah mengamanatkan agar diwujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sebagaimana dijelaskan oleh Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN), dalam tataran implementasinya, Negara harus menguatkan posisi usaha rakyat dalam kehidupan ekonomi, menciptakan ekosistem usaha yang adil, memanfaatkan sumber daya alam dan energi sebagai pokok-pokok kemakmuran rakyat dengan prinsip kekeluargaan dan gotong royong. Dengan demikian, Pemerintah harus terlibat aktif menjaga keseimbangan demi terciptanya kesejahteraan bagi semua warga. Sistem ekonomi yang diamanatkan Pancasila tidak boleh hanya memikirkan untung dan rugi, akan tetapi memikirkan bagaimana ekonomi yang inklusif. Untuk dapat mewujudkan kondisi itu, Negara harus memamksimalkan kewenangannya untuk mengelola aspek-aspek yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak (detik.com).

Akan tetapi kenyataannya, sampai 75 tahun Indonesia merdeka, Pemerintah belum sepenuhnya merdeka dalam mengurus ekonomi rakyat. Keberpihakan Pemerintah pada ekonomi rakyat masih terlalu minim dibanding dengan keberpihakannya pada para pengusaha besar. Akibatnya rakyat Indonesia belum sepenuhnya merdeka dalam kehidupan ekonominya.

Dari sejak sebelum dijajah oleh Belanda atau Jepang, pendidikan yang diberlakukan untuk masyarakat Indonesia adalah pendidikan berbasis agama di pesantren-pesantren dan surau-surau. Islam—sebagaimana diuraikan secara ilmiah oleh Hamka dan Azyumardi Azra—sudah masuk ke Indonesia sejak abad ke-7 M, yang kemudian proses Islamisasinya mengalami akselarasi pada abad ke-12 sampai 16 M. Sejak abad 16 M ini—sebelum datangnya bangsa Eropa penjajah yakni Portugal dan Belanda—pendidikan yang dikembangkan adalah pendidikan berbasis agama di pesantren dan surau. Baru ketika Belanda masuk, dikenalkanlah sistem pendidikan sekolah yang tidak mengajarkan sama sekali pengajaran-pengajaran agama. Kenyataan ini yang mendorong dua reaksi dari kalangan umat Islam. Reaksi pertama memvonis haram menyekolahkan anak di sekolah-sekolah Belanda karena dinilai sebagai sekolah kafir. Ini dianut oleh mayoritas kyai dan ajengan pesantren. Reaksi kedua dengan aktif mengajar agama di sekolah-sekolah Belanda sekaligus membuat sekolah-sekolah tandingan atau bahkan pesantren-pesantren tandingan yang juga mengajarkan ilmu non-syari’at. Para perintisnya di antaranya KH. Ahmad Dachlan yang aktif mengajar di sekolah Belanda dan kemudian mendirikan sekolah-sekolah Muhammadiyah. Di Bandung perintisnya adalah M. Natsir yang mendirikan sekolah bernama Pendis (Pendidikan Islam) dan kemudian mengadopsikan perpaduan kurikulum umum-agama di pesantren-pesantren Persatuan Islam (Persis). Ada juga KH. Zarkasyi yang mendirikan pesantren modern Gontor di Ponorogo Jawa Timur.

Faktanya kemudian, Pemerintah Indonesia lebih cenderung pada pengembangan lembaga pendidikan yang tidak berbasis agama, yang itu jelas sebagai warisan kolonial Belanda. Lembaga-lembaga pendidikan yang berbasis agama memang dikembangkan juga oleh Pemerintah melalui Kementerian Agama, tetapi tidak sebesar perhatian dan dana yang digelontorkan untuk lembaga-lembaga pendidikan yang tidak berbasis agama. Halusnya model penjajahan yang ini menjadikan Pemerintah dan bangsa Indonesia secara umum menghayati bahwa seperti itulah pendidikan Indonesia, tidak boleh mengunggulkan pendidikan Islam, melainkan harus memprioritaskan pendidikan yang tidak berbasis agama.

Perdebatan wacana ideologi Pancasila hari ini juga menunjukkan keterjajahan bangsa Indonesia oleh budaya asing. Sudah jelas bahwa naskah awal Pancasila yang resmi adalah Piagam Jakarta 22 Juni 1945 yang secara terang menyebutkan “Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat islam bagi pemeluk-pemeluknya”. Meski kemudian pada 18 Agustus 1945 teksnya diganti karena tuntutan segelintir non-muslim menjadi “Ketuhanan Yang Maha Esa”, pada Dekrit Presiden 1959 kedudukannya tetap dinilai menjiwai Pancasila 18 Agustus 1945 tersebut.

Akan tetapi arus utama pengajaran ideologi Pancasila hari ini malah memusuhi syari’at Islam itu sendiri. Yang diajarkan kepada generasi muda, Pancasila bukan ideologi Islam, melainkan ideologi agama secara umum. Oleh para penulis buku tentang tafsir Pancasila dipaksakan makna Ketuhanan Yang Maha Esa itu adalah Ketuhanan Yang Berkebudayaan, sebagaimana disimpulkan oleh Yudi Latif dalam bukunya, Negara Paripurna. Kemudian dikesankan bahwa setiap upaya membawa makna Pancasila pada nilai-nilai Islam dianggap sektarianisme atau fundamentalisme. Bahkan dalam Rancangan UU Haluan Ideologi Pancasila hendak dipaksakan tafsir Pancasila yang legal itu adalah yang meminggirkan peran Ketuhanan sama sekali menjadi Ekasila; Gotong Royong, sebagaimana dikehendaki oleh PKI (Partai Komunis Indonesia) di masa jayanya dahulu sebelum ditumpas habis pada 1965.

Ini semua adalah di antara potret nyata bahwa bangsa Indonesia belum sepenuhnya merdeka dari penjajahan asing, terutama dalam hal ekonomi dan budaya. Bangsa Indonesia masih merasa bangga dan berpihak pada ekonomi dan budaya penjajah, sebagaimana umumnya menjadi tradisi di kalangan bangsa yang terjajah. Sementara khazanah asli Nusantara yang kental dengan kesultanan Islam di berbagai daerah, dan itu dibuktikan dengan mayoritas penduduk Indonesia yang beragama Islam, tidak diakui sebagai khazanah bangsa. Malah cenderung dimusuhi atau minimalnya dikesankan negatif sebagai anti-Pancasila.

Masih perlu perjuangan ekstra keras dari generasi muda untuk benar-benar mewujudkan Negara merdeka dari penjajahan baik itu dalam hal ekonomi dan terutama budaya.

Nashruddin Syarief

Contoh Iklan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *