Ustadz mohon dijelaskan kembali kedudukan harta gono-gini. Saya mendengar dasar hukumnya dari Negara ada. Demikian juga ada Ustadz yang menjelaskan bahwa dalam syari’at Islam juga ada diatur. Pembaca Majalah Tafaqquh
Istilah baku harta gono-gini menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah harta gana-gini. Ini adalah harta yang berhasil dikumpulkan selama berumah tangga sehingga menjadi hak berdua suami dan istri.
Aturan seputar harta suami istri dalam perundang-undangan Indonesia terdapat dalam UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 pada Pasal 35-37 sebagai berikut:
Pasal 35
(1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.
(2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.
Pasal 36
(1) Mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.
(2) Mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.
Pasal 37
Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.
Penjelasan Pasal 37
Yang dimaksud dengan “hukumnya” masing-masing ialah hukum agama, hukum adat, dan hukum-hukum lainnya.
Berdasarkan aturan UU di atas diketahui bahwa harta suami istri dibedakan menjadi dua, yakni harta bawaan dan harta bersama. Harta bawaan adalah harta masing-masing suami dan istri sebagai hadiah atau warisan. Sementara harta bersama yang diperoleh selama perkawinan.
Dalam perspektif Islam, ada beberapa hal yang tidak sesuai dengan hukum Islam dari peraturan dalam UU di atas, yaitu:
Pertama, dalam pengertian harta bersama sebatas dijelaskan “yang diperoleh selama perkawinan”. Tidak ada penjelasan lebih lanjut apa yang dimaksud frasa tersebut. Seharusnya ada penjelasan apakah yang diperoleh tersebut dihasilkan oleh usaha bersama suami istri, ataukah usaha suami saja, ataukah usaha istri saja jika contohnya misalkan suami dan istri sama-sama mempunyai usaha yang berbeda atau sama-sama bekerja dalam bidang profesi yang berbeda.
Seandainya istri tidak bekerja sekalipun, harta yang diberikan suami kepada istri dengan akad pemberian tidak bisa dikategorikan harta suami atau harta bersama karena memang sudah menjadi milik istri. Contohnya suami membelikan mobil untuk istrinya guna digunakan olehnya mengajar di sekolah, setelah suami sudah punya mobil sendiri, dan mobil yang diberikan kepada istri itu memang jelas akadnya pemberian dari suami ke istri.
Termasuk jika suaminya yang bekerja dan istrinya sebatas ibu rumah tangga, tidak otomatis harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, jika tidak ada akad pemberian dari suami kepada istri. Contohnya rumah yang dibeli suami dari hasil usahanya dan tidak diberikan kepada istrinya, maka status rumah tersebut tetap milik suaminya, bukan harta milik bersama.
Kedua, pengertian harta bawaan sebagai “bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing” menjadi disempitkan maknanya dengan frasa “sebagai hadiah atau warisan”. Jika penyebutan hadiah atau warisan itu hanya sebagai contoh, maka pengertian harta bawaan itu bisa sesuai dengan hukum Islam, dan dengan sendirinya menjadi penjelasan pengecualian dari ayat sebelumnya tentang harta bersama. Artinya harta bersama adalah “harta benda yang diperoleh bersama”, sedangkan harta bawaan adalah “harta benda yang diperoleh masing-masing”. Pengertian ini bisa menjawab ketidakjelasan yang sudah diuraikan di atas tentang apa yang dimaksud harta “yang diperoleh selama perkawinan”. Akan tetapi ayat itu sendiri malah membatasinya dengan “sebagai hadiah atau warisan”, sehingga di luar itu tidak termasuk harta bawaan. Penjelasan untuk Pasal yang masih tidak jelas ini pun tidak ada sebagaimana yang sebelumnya.
Anehnya untuk Pasal 37 ketika suami istri bercerai, maka “harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing”. Hukumnya masing-masing tersebut dijelaskan dalam Penjelasan Pasalnya: “hukum agama, hukum adat, dan hukum-hukum lainnya”. Dengan penjelasan ini maka berarti harta gana-gini bisa diatur sesuai dengan aturan hukum Islam.
Jika anda menyatakan bahwa seorang Ustadz menjelaskan kedudukan harta gono-gini ada diatur dalam syari’at Islam, maka jawabnya tentu saja ada karena itu bagian dari hukum waris. Al-Qur`an sudah mengatur demikian:
وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ
Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika istri-istrimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar utangnya (QS. an-Nisa` [4] : 12).
وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ
Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar utang-utangmu (QS. an-Nisa` [4] : 12).
Jadi berdasarkan dua ayat tersebut, suami dan istri masing-masingnya saling mewarisi dari harta miliknya masing-masing. Berdasarkan dua ayat tersebut juga berarti suami dan istri masing-masingnya memiliki harta sendiri masing-masing. Harta suami bukan harta istri, demikian juga harta istri bukan harta suami. Artinya dari sejak awal harus sudah ditentukan secara spesifik mana yang jadi harta suami dan mana yang jadi harta istri.
Seandainya benar ada harta hasil usaha bersama suami dan istri, maka kedudukannya sebagai syirkah (persekutuan/usaha bersama). Ketentuan hukum syirkah berlaku sebagaimana mestinya. Harta itu jadinya milik berdua. Persentasinya tidak mutlak harus 50 : 50, tergantung pada persentasi keterlibatan modal dan tenaga. Bisa 60 : 40 atau 70 : 30, dan seterusnya. Jika sudah ada perjanjian dari sejak awal untuk pembagian hasil/asetnya, maka itu lebih baik. Jika tidak ada, maka tetap harus dibagi dua berdasarkan persentasi keterlibatan modal harta dan tenaga dari masing-masing pihak yang berserikat. Termasuk jika yang dimaksud adalah harta kepemilikan seperti rumah dan kendaraan. Jika dibeli dengan harta bersama, harus jelas persentasinya apakah lebih banyak memakai uang suami ataukan uang istri. Terkecuali jika salah satu pihak merelakan bagiannya dan memberikannya kepada pihak lainnya, sehingga harta itu sepenuhnya dimiliki oleh salah satu pihak, apakah suami atau istri.
Ketentuan pembagian terlebih dahulu mana harta suami dan harta istri ini merupakan ketentuan mutlak yang harus diamalkan berdasarkan firman Allah swt sebagaimana disinggung di atas. Berdasarkan pengalaman di lapangan, yang seringkali jadi sengketa ketika pembagian waris antara keluarga suami dengan keluarga istri adalah ketidakjelasan kepemilikan harta suami/istri ini. Maka dari itu sudah seyogianya setiap muslim memperjelas dari sejak hidupnya sekarang mana harta miliknya dan mana harta suami/istrinya. Agar tidak menimbulkan syubuhat pada saat pembagian waris nantinya.
Wal-‘Llahu a’lam.
