KAMI Melawan Rezim Jokowi

3 weeks ago
873

Setelah kemenangannya pasca Pemilu 2019 Jokowi-Ma’ruf menghadapi masa-masa sulit di tahun ini. Multiple effect (efek domino) Covid-19 memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap penilaian publik untuk pemerintahan incumbent (petahana) di periode keduanya. Salah-salah dalam mengambil kebijakan untuk menuntaskan permasalahan korona ini, bukannya menjadi batu loncatan untuk menaikkan eskalasi kepercayaan publik, bisa-bisa malah menjadi batu sandungan. “Indonesia Maju” -sebagai kampanyeu politik rezim ini- menjadi taruhannya.

Sehari setelah memperingati hari proklamasi kemerdekaannya yang ke-75, tepatnya 18 Agustus 2020, Indonesia dihebohkan oleh Koalisi Aksi Menyelematkan Indonesia (KAMI). Bertempat di Tugu Proklamasi Menteng, Jakarta Pusat, secara resmi KAMI mendeklarasikan diri sebagai gerakan moral yang berjuang demi mewujudkan masyarakat Indonesia sejahtera. Beberapa tokoh publik hadir kemudian membacakan Jati Diri dan Maklumat Kami sebagai rangkaian deklarasi tersebut.

Terdapat sepuluh butir Jati Diri yang dibacakan oleh Ketua Komite KAMI Ahmad Yani, sebagai berikut. Pertama, KAMI adalah gerakan moral rakyat Indonesia dari berbagai elemen dan komponen yang berjuang bagi tegaknya kedaulatan negara, terciptanya kesejahteraan rakyat, dan terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kedua, KAMI berjuang dan bergerak untuk melakukan pengawasan sosial, kritik, koreksi, dan meluruskan kiblat negara dari segala bentuk penyimpangan dan penyelewengan. Ketiga, KAMI berjuang dengan melakukan berbagai cara sesuai konstitusi, baik melalui edukasi, advokasi, maupun cara pengawasan sosial, politik moral, dan aksi-aksi dialogis, persuasif, dan efektif.

Keempat, KAMI sebagai koalisi rakyat dengan latar belakang kemajemukan agama, suku, profesi, dan afiliasi politik, menjunjung tinggi kemajemukan, kerukunan, dan kebersamaan. Pandangan dan sikap KAMI adalah perwujudan dari hal-hal yang dapat disepakati.  Kelima, KAMI mempunyai pandangan dan sikap resmi yaitu yang disepakati secara tertulis oleh dewan deklarator. Di luar itu merupakan pandangan dan sikap pribadi deklarator, atau jejaring pendukung KAMI di pusat, daerah, dan di luar negeri. Keenam, KAMI sebagai gerakan moral rakyat yang bersifat nasional menerima dukungan dan penyaluran aspirasi rakyat di daerah-daerah dan warga negara Indonesia di luar negeri walau tidak ada hubungan struktural-organisatoris, namun KAMI berkewajiban moral untuk menyuarakan dan memperjuangkan aspirasi itu. Ketujuh, KAMI baik secara bersama-sama atau sendiri-sendiri, dan jejaringnya berjuang untuk tujuan adanya perubahan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sehingga segala bentuk penyimpangan dan penyelewengan dapat dihentikan. Kedelapan, KAMI bergerak secara berkesinambungan atas dasar keyakinan bahwa kebenaran dan keadilan harus tegak, serta kebatilan dan kemungkaran harus sirna.

Kesembilan, KAMI membagi struktur organisasi kepada:

Dewan Deklarator sebagai penentu kebijakan prinsipil dan strategis, dan dipimpin oleh presidium yang bekerja secara kolektif-kolegial memimpin gerakan sesuai jati dirinya. Komite Eksekutif terdiri dari sembilan orang yang diangkat oleh presidium, berfungsi sebagai motor penggerak koalisi, melaksanakan rencana-rencana strategis yang diputuskan Dewan Deklarator dan membentuk serta mengkoordinasi divisi-divisi. Komisi-komisi sebagai organ kerja sesuai sektor pembangunan nasional yang melaksanakan kerja/aksi di bawah koordinasi presidium. Divisi-divisi merupakan organ dan instrumen koalisi yang melaksanakan rencana kerja/aksi sesuai bidangnya masing-masing.

Kesepuluh, KAMI sebagai gerakan yang terorganisir, menerapkan disiplin ketat dan tegas atas kendali presidium yang dapat mengambil keputusan tertentu demi nama baik dan efektivitas gerakan (CNNIndonesia.com).

Adapun maklumat KAMI dalam rangka menyelamatkan Indonesia mempunyai 8 tuntutan sebagai berikut.

  1. Mendesak penyelenggara negara, khususnya Pemerintah, DPR, DPD, dan MPR untuk menegakkan penyelenggaraan dan pengelolaan negara sesuai dengan (tidak menyimpang dari) jiwa, semangat dan nilai Pembukaan Undang Undang Dasar 1945 yang di dalamnya terdapat Pancasila yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945, dan diberlakukan kembali melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959.
  2. Menuntut Pemerintah agar bersungguh-sungguh menanggulangi pandemi Covid-19, untuk menyelamatkan rakyat Indonesia dengan tidak membiarkan rakyat menyelamatkan diri sendiri, sehingga menimbulkan banyak korban, dengan mengalokasikan anggaran yang memadai, termasuk untuk membantu langsung rakyat miskin yang terdampak secara ekonomi.
  3. Menuntut Pemerintah bertanggung jawab mengatasi resesi ekonomi untuk menyelamatkan rakyat miskin, petani dan nelayan, guru/dosen, tenaga kerja bangsa sendiri, pelaku UMKM dan koperasi, serta pedagang sektor informal, daripada membela kepentingan pengusaha besar dan asing.
  4. Menuntut penyelenggara negara, khususnya Pemerintah dan DPR, untuk memperbaiki praktek pembentukan hukum yang menyimpang dari Pancasila dan UUD 1945. Kepada Pemerintah dituntut untuk menghentikan penegakan hukum yang karut marut dan diskriminatif, memberantas mafia hukum, menghentikan kriminalisasi lawan-lawan politik, menangkap dan menghukum berat para penjarah kekayaan negara.
  5. Menuntut penyelenggara negara untuk menghentikan sistem dan praktek korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) serta sistem dan praktek oligarkhi, kleptokrasi, politik dinasti, dan penyelewengan/ penyalahgunaan kekuasaan.
  6. Menuntut penyelenggara negara, khususnya Pemerintah, DPR, DPD dan MPR untuk tidak memberi peluang bangkitnya komunisme, ideologi anti Pancasila lainnya, dan separatisme serta menghentikan stigmatisasi kelompok keagamaan dengan isu intoleransi, radikalisme, dan ekstrimisme serta upaya memecah belah masyarakat. Begitu pula mendesak Pemerintah agar menegakkan kebijakan ekonomi dan politik luar negeri bebas aktif, dengan tidak condong bertekuk lutut kepada negara tertentu.
  7. Menuntut Pemerintah untuk mengusut secara sungguh-sungguh dan tuntas, terhadap pihak yang berupaya melalui jalur konstitusi, mengubah Dasar Negara Pancasila, sebagai upaya nyata untuk meruntuhkan NKRI hasil Proklamasi 17 Agustus 1945, agar tidak terulang upaya sejenis di masa yang akan datang.
  8. Menuntut Presiden untuk bertanggung jawab sesuai sumpah dan janji jabatannya serta mendesak lembaga-lembaga negara (MPR, DPR, DPD dan MK) untuk melaksanakan fungsi dan kewenangan konstitusionalnya demi menyelamatkan rakyat, bangsa dan negara Indonesia (rmoljabar.id).

Tokoh-tokoh yang terlibat beberapa di antaranya ada yang pernah menjabat di pemerintahan; ada juga pendukung Prabowo-Sandi saat Pilpres 2019; sampai tokoh yang memang sejak lama dikenal sebagai oposisi pemerintahan -siapa pun yang berkuasa. Rocky Gerung, misalnya, mantan dosen filsafat di Universitas Indonesia yang kerap disapa “profesor” meski gelar terakhirnya hanya sarjana, tapi mampu meraih cukup besar perhatian publik atas kata-kata dan pemikirannya.

Sebagian tokoh lainnya bahkan diundang langsung dalam program ILC pada malam harinya untuk memperjelas kembali maksud dan tujuan dari adanya KAMI seperti Gatot Nurmantyo, purnawiran jendral TNI, dan Chusnul Mariyah, mantan komisioner KPU. Yang tersebut terakhir mengilustrasikan bahwa pemerintahan saat ini tak ubahnya kapal yang hampir karam karena dilubangi oleh penghuninya sendiri. Oleh karena itu, penghuninya sendiri -yang lain- lah yang harus segera menyelamatkan kapal titanic (raksasa) bernama “Indonesia”.

Atas deklarasinya ini KAMI mendapat berbagai tanggapan baik pro dan kontra. Menyoroti tanggapan kontra salah satunya hadir dari politikus PDIP Aria Bima yang menyebut bahwa KAMI hanya mencari-cari masalah karena tuntutannya dinilai sudah dikerjakan Presiden Joko Widodo (Jokowi). “Beberapa statement KAMI tidak solutif. Tuntutan KAMI itu sudah dikerjakan Jokowi. Bahkan ada tuntutan yang imajinatif, sensasional, tidak terjangkau,” tuturnya (Detik.com).

Di pihak lain ada yang tidak sekedar melontarkan tanggapan balik atas hadirnya KAMI, ternyata justru memunculkan deklarasi tandingan bernama Kerapatan Indonesia Tanah Air (KITA) yang digagas oleh mantan Direktur Relawan TKN Jokowi-Ma’ruf Amin, Maman Imanulhaq.

“Tidak ada Kami, tidak ada Kamu. Yang ada KITA. KITA Indonesia,” tegas Maman selalu Koordinator KITA seperti keterangan tertulis yang dikutip PikiranRakyat-Cirebon.com dari Warta Ekonomi.

Lebih lanjut, Maman menerangkan bahwa KITA adalah koalisi independen yang menyemai, mengembangkan dan melestarikan Tanah Air Indonesia sebagai bagian dari identitas dan masa depan Indonesia bersama (cirebon.pikiran-rakyat.com).

Menanggapi Tanggapan

Hadirnya KAMI sebagai “oposisi swasta” merupakan indikator sudah tidak berfungsinya lagi “oposisi resmi”. Ditambah munculnya gerakan tandingan sebagai counter (balasan) bukannya menjadi penyeimbang apalagi melestarikan demokrasi, tapi justru memperburuknya -bahkan membuatnya mati. Hal ini bukanlah barang baru apalagi barang langka.

Wijayanto, Direktur Center for Media and Democracy LP3ES, lembaga yang rutin mengeluarkan kajian sosial sejak Orde Baru, seperti dilansir oleh laman Tirto.id, mengatakan setidaknya ada empat indikator sebuah negara atau sistem pemerintah bisa disebut otoriter. Indikator-indikator itu diambil dari buku terbaru Steven Levitsky dan Daniel Ziblatt, How Democracies Dies, yang terbit 2018 lalu. Ironisnya, Indonesia sudah memenuhi keempat indikator itu, kata Wijayanto.

Indikator pertama adalah adanya penolakan atau setidaknya memiliki komitmen yang lemah terhadap aturan main yang demokratis. Kata Wijayanto, hal tersebut terlihat ketika Jokowi menginstruksikan kepala daerah hingga tentara untuk mengampanyekan kebijakan pemerintah dan meminta mereka menangkal banyak kabar palsu terkait dirinya sebelum Pilpres 2019. Contoh lain adalah ada upaya memobilisasi kepala daerah hingga Polri untuk mendukung petahana.

“Kombinasi antara mobilisasi pejabat sipil dan aparat militer atau penegak hukum adalah tipikal bagaimana seorang incumbent maju untuk kembali terpilih,” kata Wijayanto kepada reporter Tirto, Selasa (16/6/2020).

Contoh lain terjadi pada Desember 2019. Ketika itu muncul wacana dari parpol pendukung Jokowi mengenai amandemen UUD yang memungkinkan presiden menjabat tiga periode. Saat itu Jokowi hanya marah tanpa melakukan hal-hal lebih konkret.

Indikator kedua adalah pemberangusan oposisi. Dalam konteks ini, Wijayanto mengatakan Jokowi melakukan itu pertama-tama dengan memberikan Gerindra -partai oposisi utama dalam Pilpres 2019- dua kursi menteri. Akibatnya oposisi lain, yaitu Demokrat, PAN, dan PKS jadi tak punya taji di legislatif. Suara mereka timpang dibanding koalisi partai pendukung pemerintah. Manuver ini semakin kentara ketika partai koalisi pemerintah merevisi UU MD3 dan menambah kursi pimpinan MPR. Dampaknya, lebih banyak partai berkesempatan mendapat jatah kursi, merapat ke kekuasaan, dan tak lagi jadi oposisi.

Indikator selanjutnya relatif lebih berdampak langsung ke sipil: memberi toleransi atau bahkan menganjurkan kekerasan aparat ke warga. Hal ini juga terjadi di era Jokowi, kata Wijayanto, contohnya kasus gerakan Reformasi Dikorupsi pada September 2019. LBH Jakarta menyebut pendekatan polisi saat menangani aksi massa saat itu “adalah pendekatan represif, kekerasan.” Contoh lain selain yang disebut Wijayanto adalah aksi berujung kerusuhan pada 21-23 Mei. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengatakan ada 10 orang tewas dalam peristiwa tersebut, empat di antaranya masih anak-anak (di bawah 18 tahun). Delapan orang tewas karena tertembak peluru tajam. Latar belakang inilah yang kemudian membuat Kontras dan YLBHI sama-sama menilai kekerasan oleh aparat makin menjadi-jadi di era Jokowi. Mereka pun mendesak pemerintah untuk segera mereformasi Polri besar-besaran.

Indikator terakhir juga berdampak luas ke warga sipil, yaitu kesediaan penguasa untuk membatasi kebebasan sipil, termasuk media. Menurut Wijayanto, beberapa ukuran kebebasan sipil yang dikekang dan dilanggar di era Jokowi adalah: pelarangan dan razia buku, pembubaran dan teror terhadap diskusi kritis, membubarkan paksa dan penangkap peserta demonstrasi isu Papua, hingga peretasan dan penyadapan para aktivis pro demokrasi. “Terjadi kesepakatan di antara setidaknya selusin ilmuwan politik dari dalam dan luar negeri bahwa Indonesia sedang mengalami proses kemunduran demokrasi yang dirumuskan dalam berbagai istilah, dari mulai kemunduran (regression, decline, back sliding) hingga putar balik ke arah otoritarianisme (authoritarian turn) dan otoritarianisme baru (neoauthoritarianism),” katanya. Kemunduran tersebut terjadi secara perlahan sejak 2016 dan terus berlanjut dalam gradasi yang lebih serius setelah Pemilu 2019, ditandai dengan contoh-contoh yang tadi sudah disebut: dari mulai diabaikannya aturan main demokratis hingga hilangnya oposisi di parlemen. Jika itu masih kurang, Wijayanto menambahkan sejak dua tahun terakhir rezim Jokowi sangat mudah mengintervensi benteng kebebasan akademik: kampus. Salah satu bentuk intervensinya adalah arahan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (kementerian ini sekarang dilebur) agar rektor mengimbau para mahasiswa dan dosen tidak turun ke jalan. “Tergerusnya kebebasan akademik hari-hari ini,” simpul Wijayanto, “merupakan penanda kemunduran demokrasi terburuk yang belum pernah terjadi sebelumnya sejak reformasi politik 1998 dan putar balik ke arah otoritarianisme” (Tirto.id). Jatuhnya negara ke arah otoritarianisme bisa jadi disusupi oleh agenda-agenda khusus yang melatarinya. Terlebih issue ideologi negara sempat memanas beberapa waktu ke belakang. Sejarahnya, hanya ada dua negara yang ngotot dengan ideologi, kalau bukan fasisme, pasti komuisme.

Meluruskan Kiblat Negara

Seperti halnya dalam shalat berjama’ah, setelah masing-masing pihak, baik imam atau makmum, menyucikan diri dari “najis” dan “hadats” maka  yang pertama-tama dilakukan sebelum ushalli adalah meluruskan dulu kiblat. Begitupun negara. Negara yang kehilangan arah tujuan tak ubahnya shalat yang kehilangan kiblatnya. Sudah menjadi kewajiban bagi kedua belah pihak (penguasa dan rakyat) sama-sama meluruskan dan merapatkan barisan untuk menghadap kiblat yang sama. Maka dari itu, kritik terhadap pemerintah untuk meluruskan kiblat negara merupakan kewajiban.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: ” إِنَّ اللَّهَ يَرْضَى لَكُمْ ثَلَاثًا، وَيَسْخَطُ لَكُمْ ثَلَاثًا، يَرْضَى لَكُمْ أَنْ تَعْبُدُوهُ، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، وَأَنْ تَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، وَأَنْ تَنَاصَحُوا مَنْ وَلَّاهُ اللَّهُ أَمْرَكُمْ، وَيَسْخَطُ لَكُمْ قِيلَ وَقَالَ، وَإِضَاعَةَ الْمَالِ، وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ “

Dari Abu Hurairah radhiya-Llahu ‘anhu, bahwasanya Rasulullah shalla-Llahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Sesungguhnya Allah meridhai tiga perkara bagi kalian dan membenci tiga perkara lainnya: Allah meridhai kalian menyembah-Nya dan tidak mempersekutukan-Nya dengan apapun juga; kalian berpegang pada tali agama Allah semuanya dan tidak bercerai-berai; dan kalian menasihati orang yang Allah berikan urusan kalian kepadanya. Allah membenci kalian berkata-kata dengan tidak ada sumbernya, menyia-nyiakan harta, dan banyak bertanya (H.R. Malik, Ahmad, dan Muslim).

عن أَبي سعيد الخدري – رضي الله عنه – عن النَّبيّ – صلى الله عليه وسلم – قَالَ: «أفْضَلُ الجِهَادِ كَلِمَةُ عَدْلٍ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائرٍ». رواه أَبُو داود والترمذي، وَقالَ: «حديث حسن».

Dari Abu Said al-Khudri radhiya-Llahu ‘ahu dari Nabi shalla-Llahu ‘alaihi wa sallam, beliau bersabda: “Seutama-utamanya jihad ialah mengucapkan kalimat menuntut keadilan di hadapan seorang sultan -pemegang kekuasaan negara yang menyeleweng.”  H.R. Abu Dawud dan Tirmidzi dan ia mengatakan bahwa ini adalah hadis hasan.

          وَعَنْ تَمِيمٍ الدَّارِيِّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ صلى الله عليه وسلم ( اَلدِّينُ اَلنَّصِيحَةُ ثَلَاثًا قُلْنَا: لِمَنْ يَا رَسُولَ اَللَّهِ؟ قَالَ: لِلَّهِ وَلِكِتَابِهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِأَئِمَّةِ اَلْمُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ ) أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ

Dari Tamim al-Daary Radliyallaahu ‘anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu ‘alaihi wa Sallam bersabda: “Agama adalah ketulusan (nasihat)” -Beliau mengulangi tiga kali. Kami bertanya: Untuk siapa wahai Rasulullah?. Beliau bersabda: “(Petunjuk manusia) untuk berbuat baik kepada Allah Kitab-Nya Rasul-Nya para pemimpin kaum muslimin dan kepada umat islam pada umumnya.” Riwayat Muslim.

Dalam wilayah politik yang bersifat vertikal, antara rakyat dengan penguasa, relasi (hubungan) antara keduanya memiliki jalinan yang erat. Menurut Fuad ‘Abd l-Mun’im Ahmad, Associate Proffesor Politik Syari’ah, rakyat memiliki hak berserikat untuk mengemukakan pendapat dalam masalah publik, karena rakyat dan pemimpin negara saling membantu dalam menegakkan agama dan mengatur kemaslahatan dunia dengan tolong-menolong pada kebaikan dan ketakwaan, bukan dosa dan permusuhan (Syaikh l-Islām Ibn Taimiyah wa l-Wilāyah s-Siyāsiyah l-Kubrā, 1996: 254).

۞ إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا۟ ٱلْأَمَٰنَٰتِ إِلَىٰٓ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ ٱلنَّاسِ أَن تَحْكُمُوا۟ بِٱلْعَدْلِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِۦٓ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ سَمِيعًۢا بَصِيرًۭا  *يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ أَطِيعُوا۟ ٱللَّهَ وَأَطِيعُوا۟ ٱلرَّسُولَ وَأُو۟لِى ٱلْأَمْرِ مِنكُمْ ۖ فَإِن تَنَٰزَعْتُمْ فِى شَىْءٍۢ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْاَاخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌۭ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Qur’an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya (Q.S. an-Nisa’ [4]: 58-59).

Dari sini terlihat jelas bahwa ketaatan kepada Uli l-Amri bukan semata-mata karena taat kepada mereka, tapi dalam rangka taat kepada Allah. Karena tidak ada ketaatan pada satu pun makhluk dalam rangka bermaksiat kepada Allah. Ayat ke-59 inilah kemudian menjadi acuan bagi umat untuk menempatkan Uli l-Amri sebagai partner (kawan) dalam ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya shalla-Llahu ‘alaihi wa sallam. Fain tanāza’tum fi syai’in faruddūhu ila-Llah wa Rasūlih.

Kadung terpilih sebagai presiden membuat warga negara yang telah berpartisi aktif maupun pasif dalam Pemilu punya kewajiban moral yang sama untuk meluruskan arah kiblat negara. Prinsip menyelamatkan Indonesia bisa memiliki arti menyelamatkan Jokowi juga, meskipun dengan melawannya.

Masa Depan Kami

Salah seorang konsultan politik, Denny Januar Ali, mengungkapkan bahwa bisa terdapat tiga skenario gerakan KAMI. “Skenario pertama: KAMI membawa pemerintahan Jokowi jatuh sebelum berakhirnya jabatan di tahun 2024. Tapi masih ada dua variabel yang belum hadir sebagai konteks gerakan ini. Sebelum dua variabel tambahan hadir, KAMI tak cukup kuat untuk menjatuhkan Presiden Jokowi di tengah jalan,” kata Denny JA. Dua variabel yang dimaksud Denny JA adalah lahirnya gerakan politik alternatif serta masalah ekonomi dan ini tidak cukup untuk merontokkan Jokowi. Lanjut ke skenario kedua gerakan KAMI, Denny JA menilai KAMI bisa jadi tidak menjatuhkan Jokowi tapi malah melahirkan sosok capres untuk pemilu selanjutnya. KAMI dinilai bisa jadi king maker Pilpres 2024.

 “Skenario kedua, gerakan ini akan membesar, tidak menjatuhkan Jokowi, namun mereka segera menemukan capres 2024 yang populer. KAMI berujung menjadi king maker terpilihnya dan beralihnya kepemimpinan nasional, lewat pemilu, dari koalisi partai saat ini, menuju koalisi partai oposisi plus KAMI,” kata Denny JA. Skenario king maker pilpres disebut Denny JA hanya terbuka jika KAMI mampu solid hingga 2024. Mampukah KAMI bertahan solid, bahkan membesar, hingga 4 tahun lagi, 2024? “Kekuatan KAMI juga menjadi kekurangannya. Beragamnya tokoh di dalam KAMI itu bagus sebagai forum. Namun ketika gerakan ini harus fokus hanya pada satu capres dan cawapres saja, perpecahan internal mungkin terjadi. Ditambah lagi satu perkara. Bisakah KAMI akhirnya mengalah mendukung capres 2024 yang potensi menangnya lebih besar, yang capres itu mungkin saat ini tak ikut barisan KAMI?” sebut Denny JA. “Amien Rais di tahun ’98, berhasil memimpin gerakan yang menjatuhkan Soeharto. Tapi Amien Rais tak pernah sukses terpilih sebagai Presiden RI, setelah itu. Ini skenario kedua: KAMI menjadi civil society yang ikut melahirkan the next Presiden Indonesia tahun 2024. Namun ini hanya terjadi jika KAMI mendukung capres yang saat itu paling populer,” jelas dia.

Skenario terakhir, KAMI disebut Denny JA tak bakal jadi sesuatu. KAMI disebut bisa saja hanya menjadi penghias demokrasi negeri ini.”Skenario ketiga, KAMI akan hadir sebagai bunga demokrasi belaka. Ia justru menjadi pemanis pemerintahan saat ini. Bahwa dalam pemerintahan Jokowi, toh hadir dan dibiarkan gerakan oposisi. Tentu sejauh tak ada hukum nasional yang dilanggar,” sebut Denny JA. “Dalam skenario ketiga, KAMI tak menjatuhkan Jokowi sebelum tahun 2024. KAMI juga tak berujung mendukung capres yang akan menang di tahun 2024. KAMI hadir sebagai gerakan moral belaka,” imbuhnya (Detik.com).

          عن أبي سعيد الخدري – رضي الله عنه – قَالَ: سَمِعت رَسُول الله – صلى الله عليه وسلم – يقول: «مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، فَإنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، وَذَلِكَ أضْعَفُ الإيمَانِ». رواه مسلم.

Dari Abu Said al-Khudri r.a., katanya: “Saya mendengar Rasulullah s.a.w. bersabda: “Barangsiapa diantara engkau semua melihat sesuatu kemungkaran, maka hendaklah mengubahnya itu dengan tangannya, jikalau tidak dapat, maka dengan lisannya dengan jalan menasihati orang yang melakukan kemungkaran tadi -dan jikalau tidak dapat juga- dengan lisannya, maka dengan hatinya -maksudnya hatinya mengingkari serta tidak menyetujui perbuatan itu. Yang sedemikian itu -yakni dengan hati saja- adalah selemah-lemahnya keimanan.” (Riwayat Muslim).

Bagi seorang muslim meluruskan arah kiblat negara bukan hanya tanggung jawab moral semata, tapi juga panggilan iman. Apapun skenario yang nanti terjadi, koalisi aksi menyelamatkan iman (Kami) lah yang paling utama.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *