Rapat Kerja Komisi VIII DPR bersama Menteri Agama awal September silam (8/9/2020) memunculkan protes dari seorang Anggota Fraksi PAN, Ali Taher, atas pernyataan Menteri Agama tentang agen radikalisme good looking. Ali dengan tegas menyatakan keraguannya akan keislaman Menteri Agama karena sudah mencurigai Ustadz-ustadz dan guru mengaji sebagai pembawa benih-benih radikalisme. Ali juga menyatakan bahwa ini untuk kesekian kalinya Menteri Agama mengaitkan radikalisme dengan agama. Pernyataan yang sebenarnya tidak pantas keluar dari seorang Menteri Agama.
Keraguan dari anggota DPR tersebut sebenarnya cukup beralasan, sebab Menteri Agama yang sekarang cukup sering menyita perhatian masyarakat akibat kebijakan kontroversialnya. Di antaranya: Pertama, membatasi penggunaan cadar dan celana cingkrang di instansi pemerintah. “Kita tidak melarang niqab, tapi melarang untuk masuk instansi-instansi pemerintah, demi alasan keamanan. Apalagi kejadian [penusukan terhadap] Pak Wiranto yang lalu,” ucap Fachrul dalam Lokakarya Peningkatan Peran dan Fungsi Imam Tetap Masjid di Hotel Best Western, Jakarta, Rabu (30/10/2019).
Kedua, Fachrul menggagas sertifikasi penceramah guna merespons gerakan radikalisme yang sudah masuk ke mimbar-mimbar masjid. Menurutnya, saat ini banyak penceramah yang membodohi umat dengan menggunakan dalil-dalil agama.
Ketiga, Menag menerbitkan Peraturan Menteri Agama Nomor 29 Tahun 2019 tentang Majelis Taklim. Aturan itu mengharuskan pendaftaran majelis di kantor Kementerian Agama untuk dapat Surat Keterangan Terdaftar.
Keempat, Kemenag juga menerbitkan Surat Edaran B-4339.4/DJ.I/Dt.I.I/PP.00/12/2019 tertanggal 4 Desember 2019 yang memerintahkan revisi terhadap konten-konten ajaran terkait khilafah dan jihad dalam pelajaran agama Islam di madrasah. Dalam kurikulum tahun ajaran 2020/2021, konten khilafah dan jihad tak lagi diajarkan dalam mata pelajaran Fikih, melainkan hanya lewat mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam.
Jika kebijakan-kebijakan kontroversi di atas berasal dari seorang pejabat negara seperti Singapura, bisa dimaklumi, sebab Singapura bukan negara berpenduduk mayoritas muslim dan pejabatnya juga bukan orang-orang Islam. Tetapi jika itu di Indonesia yang mayoritas muslim, sudah sepantasnya seorang pejabat muslim tidak menaruh prasangka buruk terhadap Islam dan umatnya. Kalaupun ada keliru diperbaiki secara baik-baik saja, bukan dengan mengemukakan pernyataan kontroversial di hadapan publik sehingga melahirkan pandangan buruk tentang Islam. Jika ini tidak dihiraukan Bapak Menteri, sudah benar berarti keraguan beberapa pihak atas keislaman Bapak Menteri ini. Mohon maaf.
